Pemekaran Wilayah Banten: Usulan Pembentukan Provinsi Tangerang Raya Semakin Menguat

Jumat 24-01-2025,15:47 WIB
Reporter : Bambang
Editor : Yen_har

Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mengawal proses pemekaran ini.

Mekanisme dan Tahapan Pemekaran Daerah

Pemekaran wilayah dilakukan melalui tahapan yang diatur secara rinci dalam undang-undang. 

Berikut adalah mekanisme utama yang harus dilalui dalam proses pembentukan daerah otonomi baru:

Usulan Pembentukan Daerah Persiapan:

Usulan pembentukan daerah persiapan harus diajukan oleh Gubernur kepada Pemerintah Pusat, DPR RI, atau DPD RI setelah seluruh persyaratan dasar kewilayahan dan administratif terpenuhi.

Jangka Waktu Daerah Persiapan:

Tiga tahun untuk daerah yang dibentuk atas usulan daerah induk.

Maksimal lima tahun untuk daerah yang dibentuk dengan pertimbangan kepentingan strategis nasional.

Persyaratan Dasar:

Kewilayahan: Meliputi luas wilayah minimal, jumlah penduduk, batas wilayah, dan cakupan wilayah.

Administratif: Memerlukan persetujuan DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi, dan musyawarah desa di wilayah terkait.

Penilaian Kapasitas Daerah:

Penilaian dilakukan oleh tim kajian independen yang mencakup aspek geografi, demografi, keamanan, sosial-politik, potensi ekonomi, keuangan daerah, dan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan.

Tahapan ini dirancang untuk memastikan bahwa pemekaran dilakukan secara matang dan terencana, sehingga daerah baru yang terbentuk dapat mandiri dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakatnya.

Pembentukan Provinsi Tangerang Raya memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di wilayah Tangerang. 

Sebagai salah satu kawasan dengan perkembangan infrastruktur tercepat di Indonesia, Tangerang sudah memiliki modal yang kuat untuk menjadi provinsi mandiri.

Keberadaan pusat-pusat industri, komersial, dan perumahan modern di Tangerang menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi di kawasan ini. 

Dengan terbentuknya provinsi baru, pemerintah daerah akan memiliki otonomi lebih besar untuk mengelola sumber daya lokal, menarik investasi, dan meningkatkan pelayanan publik.

Namun, tantangan yang dihadapi dalam proses ini juga tidak bisa diabaikan. 

Salah satu kendala utama adalah pendanaan yang besar untuk membangun infrastruktur pemerintahan dan fasilitas publik di daerah baru. 

Kategori :