Kawasan pesisir selatan memiliki kekayaan laut yang melimpah, termasuk budidaya rumput laut dan potensi pengembangan pelabuhan kecil untuk mendukung perdagangan antar-pulau.
4. Ekowisata dan Budaya
Tidak hanya Labuan Bajo, kawasan Manggarai Barat Daya memiliki keindahan alam yang belum banyak diketahui publik. Air terjun, gua alam, dan desa adat bisa dikembangkan sebagai destinasi ekowisata.
Sejauh ini, tim presidium pemekaran telah mengumpulkan berbagai dokumen penting seperti peta wilayah, kajian potensi ekonomi, dukungan masyarakat, dan proposal administratif untuk diajukan ke DPRD Provinsi NTT dan kemudian diteruskan ke pemerintah pusat.
Beberapa anggota DPRD NTT juga sudah memberikan sinyal positif terhadap aspirasi ini. Bahkan, ada harapan besar agar pembahasan ini bisa masuk dalam daftar prioritas pemekaran apabila moratorium dicabut.
Ibu Kota Kabupaten Masih Jadi Perdebatan
Satu hal yang masih menjadi perdebatan adalah penentuan ibu kota dari calon Kabupaten Manggarai Barat Daya.
Beberapa desa dan kecamatan mengajukan diri sebagai pusat pemerintahan dengan alasan lokasi strategis, akses jalan yang memadai, dan kesiapan infrastruktur.
Beberapa nama yang mencuat sebagai calon ibu kota antara lain Desa Ndoso, Kecamatan Ndoso, dan Desa Malawatar, Kecamatan Welak.
Namun, keputusan akhir tentu akan mempertimbangkan hasil kajian teknis dan musyawarah dengan seluruh elemen masyarakat.
Harapan masyarakat begitu besar terhadap terwujudnya pemekaran ini. Mereka yakin bahwa dengan adanya kabupaten sendiri, pelayanan publik akan lebih dekat, pembangunan infrastruktur akan lebih merata, dan peluang kerja serta investasi lokal akan tumbuh pesat.
Tokoh pemuda, Fransiskus Golo Tukan, menyampaikan harapan generasi muda terhadap pemerintah pusat.
“Kami bukan hanya berharap, tapi kami siap terlibat. Anak-anak muda ingin membangun daerah. Tapi kami perlu ruang dan akses. Kabupaten baru ini adalah harapan baru bagi kami,” ujarnya.
Pemekaran wilayah bukan sekadar pemisahan administratif, tetapi merupakan strategi pemerataan dan keadilan sosial.
Aspirasi pembentukan Kabupaten Manggarai Barat Daya adalah cermin nyata dari semangat masyarakat untuk bangkit dan berdaya secara mandiri.
Kini, semua tergantung pada pemerintah pusat, apakah akan membuka ruang bagi aspirasi tulus dari rakyat bawah atau tetap bertahan dalam kebijakan moratorium yang telah berlangsung lebih dari satu dekade.