Pemerintah pusat saat ini masih menerapkan moratorium pembentukan daerah otonomi baru.
Pemerintah ingin memastikan bahwa DOB yang sudah terbentuk sebelumnya benar-benar berhasil secara administratif dan fiskal.
Selain itu, harus ada perencanaan yang matang terkait pembiayaan awal, pembangunan infrastruktur pemerintahan, serta pembentukan lembaga legislatif dan yudikatif baru.
Namun, semangat masyarakat dan konsistensi elite lokal dalam memperjuangkan pemekaran Provinsi Cirebon bisa menjadi modal sosial-politik yang kuat dalam proses lobi ke pusat.
Sejumlah tokoh politik lokal dan nasional telah menyatakan dukungannya terhadap aspirasi ini.
Mereka menyebut pemekaran bukan semata-mata demi kekuasaan baru, tetapi demi efektivitas pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian budaya lokal.
Gagasan ini juga mendapatkan dukungan dari berbagai komunitas budaya, forum warga, serta mahasiswa yang menggelar seminar dan kajian ilmiah mengenai kesiapan Cirebon menjadi provinsi mandiri.
“Dengan menjadi provinsi sendiri, kami berharap bisa menikmati hasil pembangunan secara merata. Jangan lagi ada kesenjangan antara pusat dan daerah,” kata seorang warga Indramayu yang mengikuti deklarasi dukungan Provinsi Cirebon.
Provinsi Cirebon juga dinilai akan memberikan panggung baru bagi pengembangan SDM lokal, dengan membentuk dinas-dinas teknis, universitas negeri, serta sektor industri kreatif berbasis budaya lokal.
Usulan pembentukan Provinsi Cirebon merupakan bagian dari gelombang aspirasi pemekaran wilayah di Indonesia yang terus bergulir.
Dengan potensi ekonomi yang besar, budaya yang kuat, dan dukungan masyarakat yang konsisten, cita-cita untuk membentuk provinsi baru ini bukan tidak mungkin akan terwujud dalam waktu dekat.
Meski tantangan masih membentang, Provinsi Cirebon bisa menjadi contoh sukses daerah otonomi baru yang lahir dari semangat lokalitas dan keinginan untuk maju bersama.