Kota Sorong, sebagai pusat dari wilayah Malamoi, selama ini telah menjadi melting pot berbagai suku, agama, dan budaya dari seluruh Indonesia.
Dengan dibentuknya Kabupaten Malamoi, diharapkan proses modernisasi pembangunan dapat berjalan seiring dengan pelestarian budaya dan nilai-nilai luhur orang Moi.
Ketua Lembaga Adat Moi, Simson Ayus, menegaskan pentingnya menjadikan Malamoi sebagai model integrasi budaya dan pembangunan.
“Kita tidak ingin pembangunan hanya mengubah alam. Kita ingin membangun tanpa kehilangan jati diri. Kabupaten Malamoi harus menjadi contoh Papua yang maju dan tetap berakar,” ujar Ayus.
Menanti Lampu Hijau dari Pemerintah Pusat
Saat ini, perjuangan pembentukan Kabupaten Malamoi berada dalam tahap penguatan dokumen usulan dan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat.
Meski masih ada moratorium pemekaran daerah oleh Kementerian Dalam Negeri, masyarakat tetap optimis bahwa Malamoi akan segera mendapatkan tempat di peta Indonesia sebagai DOB baru.
Para pengusul terus melengkapi dokumen kajian akademik, pemetaan wilayah, dukungan politik, serta aspirasi masyarakat adat.
Harapannya, ketika moratorium dibuka, Kabupaten Malamoi sudah siap secara administratif, teknis, dan sosial-budaya.
Harapan Generasi Muda: Membangun Masa Depan dari Malamoi
Generasi muda Moi menyambut baik rencana pemekaran ini. Bagi mereka, Kabupaten Malamoi adalah ruang baru untuk membangun masa depan, membuka lapangan kerja, memperkuat pendidikan, dan menghadirkan pelayanan kesehatan yang merata.
Hannah Rumbiak, mahasiswa asal Malamoi yang kini menempuh studi di Yogyakarta, mengatakan bahwa ia berharap dapat kembali dan mengabdi di tanah kelahirannya jika DOB itu benar-benar terbentuk.
“Kami butuh rumah administrasi sendiri. Malamoi bukan hanya tentang sejarah, tapi tentang masa depan kami. Kami ingin jadi bagian dari pembangunan Papua dari akar budaya kami sendiri,” kata Hannah penuh haru.
Malamoi untuk Indonesia Timur yang Lebih Adil dan Berkeadilan
Pemekaran wilayah bukan semata urusan politik. Dalam konteks Papua Barat Daya, khususnya Malamoi, pemekaran adalah jawaban atas kebutuhan historis, ekonomi, sosial, dan budaya.
Kabupaten Malamoi diharapkan menjadi simbol Papua yang bangkit, maju, dan sejahtera tanpa tercerabut dari akar tradisinya.