BACA JUGA:Kejati Sumsel Tetapkan Mantan Sekda Palembang Harobin Mustofa Tersangka Korupsi: Ini Kronologinya
Nama Besar Anita Noeringhati Jadi Sorotan
Disebutnya nama RA Anita Noeringhati, yang merupakan politisi senior Partai Golkar dan sempat menjabat sebagai Ketua DPRD Sumsel 2019–2024, sontak menjadi sorotan publik.
Meski saat ini belum ditetapkan sebagai tersangka, munculnya nama beliau dalam dokumen dakwaan memperkuat spekulasi keterlibatan elit politik dalam pusaran korupsi pokir yang selama ini kerap dikritik publik.
RA Anita Noeringhati dikenal luas dalam perpolitikan Sumsel dan nasional.
Ia juga tercatat sebagai politisi perempuan pertama yang berhasil menduduki posisi Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan sepanjang sejarah.
Namun, keterkaitan namanya dalam kasus ini menjadi catatan serius bagi penegakan hukum dan upaya pemberantasan korupsi, terutama terkait dengan program pokok pikiran DPRD (pokir) yang selama ini kerap disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
Pola Sistemik dalam Proyek Pokir Mulai Terbongkar
Kasus ini membuka tabir bagaimana program pokir DPRD, yang seharusnya menjadi saluran aspirasi rakyat, justru dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk memperoleh keuntungan pribadi.
Mulai dari proses pengajuan proposal, penunjukan rekanan, hingga pencairan dana dan pembagian fee, semua telah diatur secara sistemik dan melibatkan banyak pihak.
Dugaan keterlibatan pejabat legislatif, eksekutif, dan rekanan swasta ini menunjukkan bahwa praktik korupsi dalam proyek infrastruktur daerah masih menjadi masalah laten yang belum bisa diberantas sepenuhnya.
Sejumlah aktivis antikorupsi di Palembang menilai bahwa kasus ini harus diusut secara menyeluruh, termasuk menyelidiki lebih lanjut peran dari nama-nama yang disebut dalam dakwaan.
“Jika memang ada indikasi kuat keterlibatan tokoh politik tertentu, seperti RA Anita Noeringhati, maka penegak hukum jangan ragu untuk memanggil dan memeriksanya,” ujar salah satu pengamat hukum dan pemerintahan dari Universitas Sriwijaya.
Publik juga menuntut agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut mengawasi jalannya proses hukum ini dan tidak ragu mengambil alih penanganan jika diperlukan.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Banyuasin dan DPRD setempat kini berada dalam sorotan.
Masyarakat meminta agar evaluasi menyeluruh dilakukan terhadap semua proyek yang berasal dari dana aspirasi DPRD.
Tak hanya evaluasi teknis, tetapi juga evaluasi etis dan akuntabilitas agar praktik serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang.
Pemanfaatan program pokir yang seharusnya membawa manfaat langsung bagi masyarakat kecil, justru dijadikan ladang permainan uang oleh segelintir elit yang menyalahgunakan kewenangan.