Masalah pembagian aset, batas wilayah, hingga pengelolaan sumber daya alam kerap menjadi perdebatan panjang.
Karena itu, pemerintah pusat diharapkan hadir sebagai mediator yang adil agar proses transisi berjalan lancar.
Pandangan Pemerintah dan Arah Kebijakan Nasional
Hingga kini, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih melakukan kajian mendalam terhadap usulan pemekaran wilayah di NTB.
Kajian ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kesiapan fiskal, kapasitas kelembagaan, hingga dampak sosial-budaya terhadap masyarakat.
Pemerintah menegaskan bahwa pemekaran tidak bisa dilakukan secara terburu-buru.
Harus ada bukti kuat bahwa wilayah yang akan dimekarkan benar-benar mampu mandiri dan memberikan manfaat bagi rakyatnya.
“Tujuan utama pemekaran adalah pelayanan publik yang lebih baik, bukan menambah beban anggaran negara,” ujar seorang pejabat Kemendagri.
Ia juga menambahkan bahwa partisipasi masyarakat menjadi faktor kunci dalam setiap keputusan pemekaran.
Di sisi lain, moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) yang sempat diberlakukan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir menjadi pengingat bahwa pemekaran harus selektif dan berbasis kebutuhan riil, bukan kepentingan politik jangka pendek.
Suara dari Akar Rumput: Aspirasi dan Kekhawatiran Warga
Dari pantauan lapangan, masyarakat di sejumlah daerah yang diwacanakan menjadi provinsi baru menunjukkan reaksi beragam.
Ada yang mendukung penuh karena berharap pembangunan akan lebih cepat, ada pula yang menolak karena khawatir kehilangan jati diri.
Kelompok pendukung menilai bahwa selama ini kebijakan pembangunan terlalu terpusat di wilayah tertentu, sehingga daerah lain tertinggal.
Dengan adanya provinsi baru, mereka berharap ada pemerataan anggaran dan perhatian pemerintah.
Sementara kelompok yang menolak menilai bahwa pemekaran bukan solusi utama, melainkan hanya memperluas birokrasi tanpa menjamin kesejahteraan.
Mereka mengingatkan agar pemerintah tidak sekadar memekarkan wilayah, tetapi juga memperbaiki tata kelola pemerintahan yang sudah ada.
Membangun Masa Depan NTB yang Lebih Inklusif
Apapun hasil akhirnya, wacana pembentukan provinsi baru di Nusa Tenggara Barat telah membuka ruang refleksi yang penting: bagaimana cara terbaik membangun daerah agar semua warga merasakan manfaatnya.