Pemekaran Wilayah Sulawesi Selatan: Wacana Pembentukan 13 Kabupaten dan Kota Baru Sebagai Strategi Pembangunan

Meski mendapat dukungan luas dari masyarakat dan tokoh lokal, wacana pemekaran wilayah Sulawesi Selatan tidak lepas dari berbagai tantangan. 

Salah satu kendala utama adalah keterbatasan anggaran, mengingat pembentukan daerah baru membutuhkan dana besar untuk pembangunan kantor pemerintahan, sarana pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur dasar lainnya.

Selain itu, pemerintah pusat hingga kini masih menerapkan moratorium pemekaran daerah, kecuali untuk wilayah tertentu yang dinilai strategis secara nasional. 

Faktor lain yang juga perlu diantisipasi adalah potensi konflik kepentingan, terutama dalam penentuan lokasi ibu kota daerah otonomi baru.

Namun demikian, banyak pihak menilai bahwa pemekaran wilayah tetap menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi kesenjangan pembangunan. 

Dengan catatan, prosesnya harus disertai kajian mendalam, partisipasi publik, serta koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah dan pusat.

Wacana pembentukan 13 kabupaten dan kota baru di Sulawesi Selatan mencerminkan aspirasi kuat masyarakat yang menginginkan pemerintahan yang lebih dekat, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan lokal. 

Pemekaran wilayah diharapkan tidak hanya menjadi perubahan administratif, tetapi juga menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ke depan, realisasi pemekaran wilayah Sulsel akan sangat bergantung pada kesiapan daerah, dukungan regulasi, serta komitmen semua pihak untuk menjadikan DOB sebagai solusi, bukan beban baru bagi negara.

Sumber: palpos.disway.id