Sambut Pemilu 2024, Kemenkumham Sumsel Ikrarkan Netralitas Pegawai

Palembang, Palpos.ID - Seluruh pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan menyatakan komitmen netralitas dalam penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu). 

Komitmen ini dinyatakan dalam ikrar dan penandatanganan Pakta Integritas netralitas yang dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel, Dr. Ilham Djaya, Rabu (15/2), bertempat di aula kanwil setempat.

Kakanwil Ilham Djaya menjelaskan bahwa Penandatanganan Pakta Integritas ini merupakan perwujudan dari penyelenggaraan pemilu yang netral, objektif dan akuntabel serta untuk membangun sinergitas, efektivitas dan efesiensi dalam melakukan pembinaan, pengawasan, serta penanganan terhadap pelanggaran asas netralitas pegawai.

“Sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi partai politik, karena ASN merupakan Abdi Negara yang melaksanakan pelayanan publik secara profesional dan bukan alat kekuasaan, sehingga terhindar dari konflik-konflik yang menyebabkan benturan kepentingan,” jelasnya.

BACA JUGA:Terima Kakanwil DJPB, Ilham Djaya Bahas Beragam Kerjasama

BACA JUGA:Kakanwil Ilham Djaya Tegaskan Penyuluh Hukum Miliki Peran Wujudkan Tertib Hukum ditengah Masyarakat

Dilanjutkan Kakanwil Ilham, seluruh pegawai di lingkungan Kemenkumham Sumsel agar menggunakan media sosial secara bijak, tidak dipergunakan untuk kepentingan pasangan calon tertentu, tidak menyebarkan ujaran kebencian dan berita bohong, serta menolak politik uang dan segala jenis pemberian dalam bentuk apapun.

“Pahami dan resapi janji-janji yang telah kita ikrarkan tadi, ASN tidak boleh memihak pada calon ataupun parpol tertentu.

Akan tetapi, ASN masih tetap memiliki hak politik untuk memilih kontestan politik ketika di dalam bilik suara,” tegas Kakanwil.

Kegiatan penandatanganan Pakta Integritas netralitas ini juga dirangkaikan dengan Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Pejabat Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan. *

Sumber: