Menteri ATR/BPN Berkunjung ke Sumsel Bagikan Sertifikat Hak atas Tanah

PALEMBANG, PALPOS.ID - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto melakukan kunjungan kerja ke Palembang, Sumatera Selatan.

Dalam kunjungannya tersebut, sekaligus menyerahkan Sertifikat Hak atas Tanah di Bumi Sriwijaya pada, Rabu (12/4/2023) tepatnya di Graha Bina Praja (Auditorium) Provinsi Sumsel.

Menteri ATR/BPN tersebut menyerahkan Barang Milik Negara (BMD) untuk Gubernur Sumsel, Wali Kota Palembang, Bupati Lahat, dan Bupati Ogan Komering Ilir. 

BACA JUGA:Menteri ATR/BPN RI Serahkan Sertifikat Tanah Wakaf, Pemkot Terima 1.700 Sertifikat

Selanjutnya, ia juga menyerahkan sertifikat aset BMN yaitu Aset Kepolisian RI, Aset Kemenhan RI, Aset Kejaksaan Agung RI, dan Aset Kementerian Keuangan yang berlokasi di Provinsi Sumatra Selatan. 

Diketahui, hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo untuk melakukan percepatan sertipikasi tanah di seluruh Indonesia.

"Ini tujuannya untuk mencegah supaya tanah tersebut tidak disalahgunakan karena selama ini banyak sekali tanah-tanah atau aset baik milik BMN, BMD ataupun BUMN itu disalahgunakan, dengan kita berikan sertifikat itu berarti sudah sah milik pemerintah dan harus dijaga," ujar Hadi kepada awak media.

Tidak hanya itu, Hadi juga menyerahkan sertifikat aset BUMN untuk PT. Pertamina dan PT. PLN.

"Dan kami juga mendorong untuk instansi lain seperti dari Pertamina, kemudian pemerintah daerah, kemudian memang BMN kita akan terus ditingkatkan dan untuk bulan ini itu sudah kita laksanakan program sertifikat secara elektronik untuk BMN," imbuhnya.

Selain itu, Hadi bersama Walikota Palembang juga membagikan sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) secara door to door di Kelurahan Plaju Ilir.

BACA JUGA:Serahkan 2 Sertifikat Tanah Wakaf Masjid, Ini Pesan Wabub Banyuasin

"Ini adalah bagian dari program bapak Presiden yang memerintahkan kepada saya agar program PTSL ini dipercepat, namun saya juga di lapangan harus tau ada nggak hambatan di masyarakat terutama yang bertele-tele mengurus sertifikat, kemudian ada pungutan liar, kemudian proses pengukuran tanah juga mereka terkendala ternyata setelah saya tanya semuanya berjalan lancar," kata Hadi.

Ia menuturkan, jika dirinya optimis untuk menyelesaikan permasalahan PTSL dengan baik.

"Karena kerja sama antara pemerintah daerah kemudian dengan kantor pertanahan termasuk dukungan dari Kepolisian maupun TNI dan ada dukungan dari Kejaksaan, jadi alhamdulillah untuk di wilayah kota madya Palembang ini proses PTSL semuanya berjalan lancar tanpa ada hambatan," tutupnya.(tia)

Sumber: