Kemenkumham Sumsel Evaluasi Capaian Kinerja Satuan Kerja Semester I 2023

PALEMBANG,PALPOS.ID - Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Sumatera Selatan tak henti- hentinya mendorong akuntabilitas kinerja jajarannya.

Hal tersebut dibuktikan dengan digelarnya Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Satuan Kerja Periode Semester I Tahun 2023, Senin (26/6/2023), yang diikuti oleh 28 Satuan Kerja pemasyarakat dan imigrasi se- Sumsel.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel, Ilham Djaya dalam arahannya menjelaskan bahwa evaluasi ini merupakan bentuk pengawas dan pengendalian atas capaian target kinerja dan realisasi perjanjian kinerja yang telah disepakati sebelumnya, yaitu pengukur sejauh mana jajaran menerapkan dan mengimplementasikan target dan perjanjian kinerja.

BACA JUGA:Dukung Kenyamanan Mobilitas Masyarakat, 4G XL Axiata Tersedia di Sepanjang Tol Cisumdawu

“Forum ini penting untuk mengindetifikasi dan menilai apakah program kerja yang kita laksanakan selama periode I tahun 2023 telah berjalan sesuai target, atau jika ada kendala dapat kita carikan solusi pemecahannya,” ujar Kakanwil.

Adapun evaluasi capai kinerja satuan kerja ini berfokus pada enam point, yaitu Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, Pengeloaan Sumber Daya Manusia (SDM), IKPA dan Penyerapan, Capaian Target Kinerja, Pelaksaaan Pengadaan dan Capaian SMART dan E- Monev.

Kepada Para Kepala UPT yang hadir, Kakanwil Ilham Djaya mendorong untuk memaksimalkan belanja produk lewat e- katalog.

BACA JUGA:Kemenkumham Sumsel Komitmen Wujudkan Birokrasi Bebas dari Korupsi, Bersih dan Melayani

Hal ini dalam rangka mendukung penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) sesuai Inpres nomor 2 tahun 2022, dimana Presiden menetapkan target Belanja PDN 95 persen dari total belanja barang dan belanja modal tahun 2023.

“Masalah yang sering muncul di satker masih terdapat pengadaan yan tidak melalui mekanimse e- katalog. Utamakan guna E- Purchasing melalui katalog elektronik maupun katalog sectoral Kementrian Hukum dan HAM sesuai arahan Sekretaris Jenderal,” instruksi Ilham.

Kaknawil Ilam Juga menegaskan seluruh satker agar menyelesaikan permasalahan dan membuat daftar investasi masalah, seperti sengketa lahan, aduan masyarakat, kekuarangan SDM, termasuk terkait temuan Itjen dan laporan Yankomas untuk segera dituntaskan.

BACA JUGA:Cegah TPPO Imigrasi Muara Enim Perketat Pengawasan Permohonan Paspor

Memasuki Triwulan III tahun 2023 ini, mantan Kalapas Merah Mata ini menyebut seluruh satuan kerja Pemasyarakatan dan Imigrasi Sumsel harus berprestasi, tidak sekedar aman saja.

“Situasi aman adalah kewajiban. Tapi prestasi itu yang harus dicari. Satker agar berupaya optimal meningkatkan kinerja sehingga memperoleh prestasi. Mulai dari satuan kerja dengan pelayanan Publik Berbasis HAM hingga predikat WBK/WBBM. Belum lagi mendorong pemerintah daerah untuk mendaftar Kekayaan Intelektual dan AHU, melaksanakan harmonis raperda, serta mewujudkan Kabupaten/ kota peduli HAM, “ imbunya.

Kegiatan evaluasi kinerja ini juga dirangkai dengan penendatangan Komitmen Bersama Trasformasi Pemutakhiran data SIMPEG oleh 28 Kepala Satker.

BACA JUGA:Terima Kunjungan Plt Dirkamtib, Lapas Perempuan Palembang Komitmen Laksanakan Tiga Kunci Pemasyarakatan Maju

“SIMPEG atau Sistem Informasi Kepegawaian dapat mempercepat layanan terkait pengangkatan kenaikan pangkat, mutasi, rotasi, pension atau layanan Kepagawaian lainnya. Data kepegawaian yang update merupakan kunci dalam penggunaan yang terintegritas,” tegas Ilham.

Kepala Divisi Adminitasi, Idris juga menyampaikan terkait belanja modal, yaitu gun amengatasi pagu minus, setiap ada penambahan SDM tau yang lainnya agar UPT harus melaporkan ke pusat, karena jika tidakakan menggangu nilai IKPA satuan kerja.

Sementara Kepala Divisi Pemasyarakatan, Bambang Haryanto, menyampaikan apresiasinya kepada satker pemasyarakatan atas terpenuhnya target kinerja terkait pemutakhiran data warga binaan yang akan mengikuti pemilu 2024.

BACA JUGA:Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel Dukung Penuh Langkah Polda Sumsel yang Kembali Ungkap Penimbunan BBM

“Seluruh Lapas/ Rutan diharapkan terus berkoordinasi dnegan Dukcapil dan instansi terkait apabila ada WBP baru yang perlu di data,” ungkapnya.*

Sumber: