2 Opsi Usulan Nama Kabupaten Daerah Otonomi Baru Pemekaran Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat

2 Opsi Usulan Nama Kabupaten Daerah Otonomi Baru Pemekaran Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, yakni Kabupaten Tumbang Titi atau Kabupaten Matan Hulu.-Palpos.id-Dokumen Palpos.id
Sebelumnya, Ketua Tim Pertimbangan dan Percepatan Pembangunan Daerah atau TP3D Kabupaten Ketapang Gusti Kamboja, mengaku banyak potensi SDA di Kabupaten Tumbang Titi.
‘’Untuk bisa mandiri nantinya, Kabupaten Tumbang Titi itu terdata memiliki potensi pendapatan asli daerah atau PAD sekitar 198.1 miliar per tahun,” terang Gusti Kambong beberapa waktu yang lalu.
Sedangkan Wakil Bupati Ketapang Farhan, mengaku sangat mendukung pemekaran daerah Kabupaten Ketapang tersebut.
Sebab, strategi penataan daerah yang tepat saat ini yakni dengan membentuk kabupaten kota daerah otonomi baru atau DOB.
"Kabupaten Ketapang sang luas, hingga pemekaran dengan bentuk 3 daerah otonomi baru mutlak dilakukan untuk pemerataan pembangunan,” tegas Farhan kepada wartawan beberapa waktu yang lalu.
Diberitakan Palpos.id sebelumnya, selain wacana Provinsi Kapuas Raya, Pemekaran Provinsi Kalimantan Barat juga akan membentuk provinsi baru.
Yakni usulan provinsi daerah otonomi baru pemekaran Provinsi Kalimantar Barat. Nama Provinsi DOB itu Provinsi Ketapang atau Provinsi Tanjung Pura.
Usulan Provinsi Ketapang ini merupakan gabungan dua kabupaten yakni Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara.
BACA JUGA:Inilah 5 Daerah Penduduk Miskin Paling Banyak di Provinsi Lampung, Didominasi Kabupaten Bukan Kota
BACA JUGA: Ini 7 Daerah Paling Tajir di Provinsi Lampung, Ternyata Nomor Satu Bukan Bandar Lampung
Perjuangan pembentukan provinsi baru ini terus menggelinding, meskipun moratorium DOB belum dicabut Pemerintah Pusat.
Disisi lain, karena baru ada dua kabupaten yang bergabung tentu belum memenuhi persyaratan untuk membentuk provinsi baru minimal 5 daerah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: