TERBARU! Sebentar Lagi Sumsel Mekar Jadi 2 Provinsi, Sumsel Barat Terus Mendapat Dukungan

TERBARU! Sebentar Lagi Sumsel Mekar Jadi 2 Provinsi, Sumsel Barat Terus Mendapat Dukungan

Pemekaran Provinsi Sumsel Barat: Langkah Strategis untuk Kesejahteraan Masyarakat Sumatera Selatan.-Palpos.id-Dokumen Palpos.id

Dukungan diungkapkan Prana Putra Sohe saat menerima audensi presidium pemekaran Sumsel Barat di ruang kerjanya, Senin, 17 Juli 2023.

Tak hanya mendukung, Prana Putra Sohe juga mengungkapkan sudah menyiapkan kantor Gubernur Sumsel Barat di wilayahnya.

Dalam audiensi tersebut, Ketua  Presidium Wahisun Wais Wahid didampingi Sekretaris Presidium Kenny, anggota DPRD Provinsi Sumsel Hasbi Asidiqi dan anggota DPRD Muratara I Wayan Kocab. 

Tak ketinggalan mantan Anggota DPRD Mura dan Muratara Bastari Ibrahim. 

Selain itu  sejumlah tokoh pemuda  Bambang Ekalaya, Darmansyah, Jamaludin dan Yopan Mirza.

Dalam kesempatan tersebut Walikota yang akrab disapa Nanan, mengatakan bahwa pihaknya sangat mendukung gerakan Presidium dalam memperjuangkan pemekaran Sumsel Barat. 

Bukan hanya itu, dia juga akan mengajak pimpinan DPRD Lubuklinggau untuk membuat dukungan bersama. 

Nanan juga berharap agar penggalangan dukungan ke beberapa daerah lain terus dilakukan termasuk bersilaturrahmi dengan tokoh-tokoh Sumsel. 

"Sangat penting itu agar tokoh-tokoh Sumsel juga diajak dan ditemui agar mendukung gerakan ini " kata Nanan.

Sementara  Ketua Presidium Wahisun  mengatakan  selain menggalang dukungan dari tokoh-tokoh di Sumsel, pihaknya juga akan menggalang dukungan  dari akademisi. 

"Kita akan menggalang dukungan dari tokoh-tokoh di Sumsel, juga akan menemui para Rektor dan Akademisi untuk meminta dukungan," pungkasnya.  

Anggota DPRD Sumsel Asbi Asidiqi menambahkan, alasan pemekaran Sumsel Barat salah satunya karena APBD Sumsel masih Rp11 triliun.

Dengan APBD sebesar itu, dipastikan pemerataan pembangunan belum akan dinikmati masyarakat.

Untuk itu, presidium bertekad agar Provinsi Sumsel Barat dapat terwujud guna kesejahteraan masyarakat.

Sekadar diketahui pemerintah pusat masih belum mencabut moratorium pemekaran wilayah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: