Tata Kelola Pengadaan ASN Terbaik, Kemenkumham Terima Penghargaan dari Menpan RB

JAKARTA,PALPOS.ID - Kementrian Hukum dan Ham (Kemenkumham) menerima penghargaan dari Kementiran Pendayagunaan Aparatur Negara dan Performasi Birokrasi (KPAN-RB) sebagai Instansi Pemerintah dengan Tata Kelola Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) terbaik.

Kemenkumham menempati posisi pertama pada kategori Sinergitas Pengadaan ASN dan Tata Kelola Sekolah Kedinasan yang informatif tahun 2023.

Pengahargaan diberikan oleh Menteri PAN RB, Andullah Azwar Anas kepada Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol Andap Budhi Reviantor dalam Rapat Koordinasi Pengadaan ASN tahun 2023, Kamis (03/08/2023) di Jakarta.

BACA JUGA:Kemenkumham dan Kemenkeu Selenggarakan Temu Bisnis Tahap VI Tahun 2023

Andap mengatakan kualitas SDM merupakan penentu keberhasilan organisasi. Untuk itu, pengelolaan ASN di Kemenkumham dilaksanakan dengan sebaik- baiknya, yang dimulai dari tahap perhitungan kebutuhan formasi hingga proses rekruitmen pengadana ASN.

“Tata kelola ASN dimulai sejak tahapan pengadaan Kemenkumham menyelengarakan pengadaan SN secara profeional untuk merekrut SDn yang berkualitas,” kata Andap setelah menerima penghargaan.

Andap menejlaskan penetapan kebutuhan ASn Kemenkumham harus objektif sesuai dengan kondisi nyata dan kebutuhan SDM dalam menjalakan pelayanan.

BACA JUGA:Sidang Bareng Pertamina, Anggota DPRD Komisi VII Pastikan Stok LPG Subsidi Sumsel Aman

Hal ini dilakukan agar SDN yang diterima mampu memberikan kontribusi yang maksimal bagi kinerja Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

“Penetapan kebutuhan ASn adalah titik awal yang akan menentukan kualitas pelayanan Kemenkumham ke depannya. Karena itu harus ditetapkan sesuai kebutuhan pelayanan masyarakat dan perkembangan lingkungan strategis,” ujarnya.

Tata kelola pengadaan ASN, ujar Andap, merupakan proses yang tidak bisa dilakukan oleh Kemenkumham sendiri.

BACA JUGA:Kemenkumham Sumsel Lakukan Harmonisasi 10 Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Musi Rawas

Instansi pemerintah di bawah pimpinan Mentri Yasonna H Laoly ini melakukan sinergi dengan Kementrian/Lembaga lain, diantaranya Kementrian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Selain pengadaan ASN, Kemenkumham merupakan salah satu instansi yang dipercaya mengelola sekolah kedinasan. Dalam proses pengadaan taruna dan taruni, Kemenkumham mennyelenggarakan secara terbuka dan informatif.

“Pengadaan ASN, serta pengadaan taruna dan taruni sekolah kedinasan tahun 2023 dijalankan secara informasi guna menjamin transparansi dan aksesibilitas informasi kepada masyarakat,” tutup Andap.

BACA JUGA:Peringati Hari Kemenkumham, Pegawai Kemenkumham Sumsel Lakukan Bakti Social Donor Darah

Da;am Rakor Pengadaan ASN ini sekaligus diserahkan Surat Keputusan Menteri PAN RB tentang penetapan kebutuhan ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah. Telah ditetapkan sejumlah total 572.496 formasi ASN di pusat dan daerah.

Sementara itu, Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya mendukung secara penuh pelaksanaan penerimaan ASN serta Taruna dan Taruni secara transparan dan juga informatif.

Kakanwil Ilham Djaya juga menghimbau masyarakat agar berhati- hati terhadap modus penipuan dan mengakses informasi penerimaan pegawai melalui laman resmi.*

Sumber: