Kemenkumham Sumsel Pastikan Pemberian Bantuan Hukum Tepat Sasaran dan Tertib Adminitrasi

PALEMBANG, PALPOS.ID - Demi memastikan pemberian bantuan hukum yang tepat sasaran serta sejalan dengan amanat UU nomor 16 Tahun 2011.

Kakanwil Kemenkumham Sumsel melaksanakan pengawasan Bantuan Hukum Tingkat Daerah di Kota Pagar Alam, yang berlangsung selama tiga hari mulai dari 23-25 Agustus 2023.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Daerah (Panwasda) dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Hukum Ave Maria Sihombing ini berlangsung di dua lokasi, yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Pagar Alam dan Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sumatera  Selatan Cabang Pagar Alam.

Turut mendampingi Kabid Hukum diantaranta, penyuluhan Hukum Ahli Muda, Penyuluhan Hukum Ahli Pertama, Analis Hukum Ahli Pertama dan Pengelola Bantuan Hukum.

BACA JUGA:Kemenkumham Sumsel Optimalkan Indeks Pengelolaan Aset Melalui Pra-Penyusunan RKBM Tahun 2024

Dikatakan oleh Ave Maria, bahwa pelaksanaan pengawasan bantuan  hukum gratis ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pemberi bantuan hukum harus tertib adminitrasi dan tertib prosesur dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.

Kegiatan diawali dengan melakukan wawancara dan pengisian kuesioner penilaian kualitas layanan bantuan hukum terhadap enam warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan bantuan hukum gratis dari Lembaga Bantuan Hukum Sumatera Selatan Cabang Pagar Alam.

"Dapat dipastikan bahwa program bantuan hukum gratis ini memiliki dampak langsung kepada masyarakat miskin dalam mendapatkan akses keadilan, sehingga mendapatkan akses keadilan, sehingga mendapatkan fasilitasi bantuan hukum melalui tersedianya pengacara. Serta tentunya hasil pengawasan ini masih terdapat hal yang perlu dioptimalkan," ujar Ave. 

 BACA JUGA:Kemenkumham Sumsel harmonisasikan rancangan produk hukum Muara Enim dan OKU Selatan

Kemudian pada hari berikutnya, dilakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan bantuan hukum di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sumatera Selatan Cabang Pagar Alam, Kepala Bidang Hukum menyampaikan bahwa saat ini sedang dilakukan penilaian oleh Panitia Pengawas Pusat dalam rangka pengalihan anggaran untuk percepat penyerapan anggaran bantuan hukum.

"Lembaga Bantuan Hukum Sumatera Selatan Cabang Pagar Alam sendiri untuk serapannya telah mencapai 60.64 persen. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan nama yang tercantum  pada penetapan/ penunjukkan hakim berbeda dengan nama pada KTP penerima bantuan hukum sehingga pada aplikasi sidbankum verifikasi ditolak," terangnya.

Atas dasar tersebut, tim pengawas daerah menghimbau Lembaga Bantuan Hukum Sumatera Selatan Cabang Pagar Alam untuk dapat memperbaharui data- data/ dokumen kepengurusan dan pengacara/advokat pada aplikasi sidbankum.  

BACA JUGA:Kemenkumham Sumsel Ikuti Upacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih

Ditempat terpisah, Kakanwil Kemenkumham Sumsel Dr Ilham Djaya mengapresiasi langkah konkret dari Bidang Hukum tersebut melalui pengawasan bantuan hukum gratis sebagai perwujudan acces to justice (akses terhadap keadilan). 

Sumber: