Pemekaran Wilayah Provinsi Jawa Tengah, Wisata Eksotis Gunung Merbabu dan Keindahan Kabupaten Boyolali

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Provinsi Jawa Tengah, 1 Kota 6 Kabupaten Gabung Provinsi Daerah Istimewa Surakarta

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi terluas ketiga di Pulau Jawa, dengan luas wilayah mencapai 34.337 kilometer persegi. 

Menurut data BPS atau Badan Pusat Statistik tahun 2021, jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah mencapai lebih dari 36,7 juta jiwa.

Namun, apakah rencana pembentukan Provinsi DIS ini benar-benar baru? Sebenarnya, Provinsi Daerah Istimewa Surakarta pernah ada sebagai daerah otonomi khusus atau daerah istimewa pada masa lampau. 

Pada bulan Agustus 1945, Provinsi DIS secara de facto diresmikan, meskipun tidak melalui undang-undang, hanya berdasarkan pasal 18 UUD 1945.

BACA JUGA:3 Mall Mewah di Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah, Ada Fasilitas Hiburan Dan Sering Gelar Diskon

BACA JUGA:Ini Profil Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah Usul Pemekaran Namun Caplok Wilayah Kabupaten Semarang

Penetapan ini kemudian ditegaskan dengan Piagam Penetapan Presiden tanggal 19 Agustus 1946 dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah.

Jika rencana pembentukan Provinsi DIS terealisasi, akan ada banyak potensi manfaat. Salah satunya adalah memudahkan pemerataan pembangunan dan efisiensi birokrasi dalam pelayanan publik. Namun, tanggapan dari kepala daerah yang berpotensi terpengaruh oleh pemekaran ini bervariasi.

Walikota Solo atau Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, menyatakan bahwa dia masih menunggu arahan dari pimpinan terkait pemekaran provinsi tersebut. 

Dia menjelaskan, "Jadi nanti dulu mas, saya belum dapat instruksi lebih lanjut. Dan saya nunggu instruksi beliau para pimpinan. Saya nunggu instruksi arahan saja."

BACA JUGA:Usul Pemekaran Daerah Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah Namun Caplok Wilayah Kabupaten Semarang

BACA JUGA:Wacanakan Provinsi Muria Raya Daerah Otonomi Baru Pemekaran Provinsi Jawa Tengah, Ini Harapan Para Bupati...

Sementara itu, Bupati Boyolali, M Said Hidayat, sepenuhnya menyerahkan keputusan tentang pembentukan Provinsi DIS kepada Pemerintah Pusat. 

Dia berpendapat bahwa jika menurut Pemerintah Pusat ini adalah langkah yang baik, maka itu adalah hal yang baik. Meskipun demikian, Said Hidayat juga meminta masyarakat untuk tetap sabar, tenang, dan melanjutkan aktivitas seperti biasa. 

Sumber: