Sampaikan Aspirasi ke DPRD Prabumulih, GPMH dan AMP: Mahasiswa Agen Kontrol dan Agen Perubahan

Penyerahan aspirasi oleh GPMH dan AMP kepada DPRD Prabumulih-Foto:dokumen palpos-
PRABUMULIH, PALPOS.ID - Lima orang mahasiswa asal Kota Prabumulih yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Mahasiswa Hukum (GPMH) Prabumulih dan Aliansi Mahasiswa Prabumulih (AMP) mendatangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Prabumulih pada Kamis, 4 September 2025.
Kehadiran mereka dalam rangka menyalurkan aspirasi masyarakat, pemuda, dan mahasiswa secara langsung melalui mekanisme audiensi.
Audiensi tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRD Prabumulih, H Deni Victoria SH MSi, didampingi oleh Wakil Ketua I Aryono ST, Wakil Ketua II Ir Dipe Anom, serta sejumlah anggota DPRD lainnya di ruang rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Prabumulih.
Koordinator GPMH Prabumulih, Lucky Juniardi, dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa kedatangan mereka bukan untuk mencari sensasi dan juga bukan pula untuk kepentingan pribadi, melainkan sebagai wujud tanggung jawab mahasiswa sebagai agen perubahan.
BACA JUGA:PHR dan Pertamina Drilling Teken Komitmen Penguatan Vokasi Migas di Riau
“Mahasiswa ini pak agen kontrol pemerintah, mahasiswa adalah agen perubahan.
Jadi kalau bukan mahasiswa ini siapa yang mengingatkan bapak-bapak dewan di sini?” ungkap Lucky dengan lantang.
Menurutnya, mahasiswa memiliki peran strategis untuk terus mengawasi jalannya pemerintahan agar tetap berjalan sesuai dengan amanah rakyat.
Tanpa adanya keberanian mahasiswa menyuarakan aspirasi, dikhawatirkan suara masyarakat akan tenggelam di tengah kepentingan elit politik dan oligarki.
Dalam audiensi tersebut, Lucky membacakan sejumlah tuntutan yang telah disusun secara tertulis oleh GPMH dan AMP.
Tuntutan tersebut mencakup isu-isu besar yang tidak hanya menyangkut kepentingan lokal, tetapi juga nasional.
Adapun poin-poin utama aspirasi mahasiswa yakni mendesak DPR RI segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Koruptor, evaluasi sistem gaji dan tunjangan DPRD yang dianggap tidak masuk akal, menuntut transparansi hasil audit anggaran DPRD.
Kemudian, mereka meminta agar setiap penggunaan anggaran DPRD diumumkan secara terbuka kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat, menghapus sistem partai oligarki, mendesak penurunan harga pangan dan tarif pajak, membatalkan kenaikan tunjangan DPR, evaluasi kinerja DPR agar lebih transparan dan akuntabel, reformasi sistem penerimaan Polri serta menuntut pencopotan Kapolri, memprioritaskan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik, mengembalikan kebebasan pers.
BACA JUGA:Gelar Aksi Unjuk Rasa di Gedung DPRD Prabumulih, FKPP: Mereka itu Wakil Kami, Kami ini Bos Mereka
BACA JUGA:Pemkot Prabumulih Kerahkan 450 Personel Satlinmas Jaga Kamtibmas di Desa dan Kelurahan
Lebih jauh, Lucky menegaskan bahwa DPRD Kota Prabumulih, khususnya Ketua DPRD, harus menunjukkan komitmen politik yang jelas dengan cara membuat pernyataan resmi mendukung tuntutan mahasiswa.
“Ketua DPRD Prabumulih harus membuat pernyataan resmi dan pernyataan sikap mendukung tuntutan sebagai bentuk komitmen politik dan konsistensi DPRD Kota dalam mengawal aspirasi masyarakat,” tegasnya.
Bagi mahasiswa, dukungan nyata dari DPRD merupakan langkah penting agar aspirasi tersebut tidak hanya berhenti sebagai catatan rapat, tetapi benar-benar ditindaklanjuti ke tingkat yang lebih tinggi.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Kota Prabumulih, H Deni Victoria SH MSi, memberikan apresiasi kepada mahasiswa yang datang dengan cara elegan, damai, dan tertib.
“Apa yang menjadi kewenangan pusat akan segera kita sampaikan baik ke DPRD Provinsi maupun ke DPR RI. Sementara apa yang ditujukan kepada kami akan segera kami tindaklanjuti,” ujar Deni Victoria. (abu)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: