Kemenkumham Sumsel Didiskusikan Bersama Pemerintah Daerah Bahas Tindak Pidana Perdagangan Orang

Palembang, Palpos.ID.- Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Sumatera Selatan meminta masyarakat untuk berhati- hari ketika melakukan perjalanan ke luar negeri. Hal itu guna mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

 "Menindaklanjuti maraknya berita perdagangan orang, kami melaksanakan analisis informasi TPPO bersama Kepolisian, BP2MI, Dinas Tenaga Kerja, dan instansi terkait. Gunanya untuk melihat seberapa jaug respons, kebijakan serta solusi dari Dinas Terkait, agar menjadi solusi dalam meminimalisasi TPPO di Sumatera Selatan," ujar Kepala Bidang HAM, Karyadi ketika membuka kegiatan di Aula Kanwil, Senin (25/9/2023).

Disampaikan Karyadi mewakili Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel, bahwa Kemenkumhan melalui jajaran Imigrasi telah melakukan pengawasan penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia terutama menolak permohonan paspor yang terindikasi menjadi pekerja Migran Indonesia Non Prosedural.

BACA JUGA:Per September 2023, Kemenkumham Sumsel Harmonisasi 68 Raperda dan 44 Raperkada

"Dalam penengahan permohonan yang terindentifikasi sebagai pekerja migran Indonesia Non Prosedural, telah dilakukan penolakan secara sistem sesuai dengan prosedur. Hal ini telah ditindaklanjuti dengan cermat agar pemohon tidak dapat mengajukan paspor di kantor imigrasi lain," ujar Karyadi.

Hadir selaku narasumber dalam kegiatan tersebut Kasubdit 4 Renata Ditreskrimum Polda Sumsel, Kasubdit 4 Renata Ditreskrimum Polda Sumsel l, AKBP Raswidiati Anggraini.  Ia menyampaikan bahwa untuk membasmi TPPO diperlukan koordinasi dengan seluruh instansi terkait.

"Dalam menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi Widodo dalam pencegahan TPPO, kami telah membentuk Satgas TPPO yanh rutin berpatroli di wilayah Sumsel sebagai upaya mendeteksi potensi kejahatan TPPO yang dapat merugikan  masyarakat," ujar AKPB Raswidianti.

BACA JUGA:Puji Kinerja Polda Sumsel, Pertamina Himbau Agar Perusahaan Gunakan BBM Industri yang Resmi

Selain Patroli, Pda Sumsel juga telah mengintensifkan kerja sama dengan berbagi pihak termasuk lembaga sosial dan LSM yang peduli terhadal isu TPPO.

Upaya kolaboratif ini diharapkan dapat lebih efektif dam mengindentifikasi dan membantu para korban TPPO.

Ditambahkannya, bahwa pelaku TPPO memiliki beberapa modus untuk menggaet para korban, diantaranya Penyalahgunaan Dokumen Perjalanan, melalui modus-modus online scamming, Memberikan Harapan Gaji Besar, Memanfaatkan Kelengahan Pengamanan Perbatasan Negara, Praktik Kerja Lapangan yang Tak Sesuai Ketentuan, serta Eksploitasi Seksual.

BACA JUGA:Pusri Tingkatkan Produktivitas dan Pengembangan Komoditas Pertanian melalui Program Makmur

Raswidiati menegaskan pentingnya peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan TPPO. Ia mengajak seluruh warga Sumatera Selatan untuk lebih waspada dan berani melaporkan setiap potensi kasus TPPO kepada pihak berwajib.

Menutup diskusi tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel, Dr. Ilham Djaya menjelaskan bahwa selain melalui pengetatan dalam pemberian paspor, Kemenkumham juga telah berkontribusi dalam membentuk Desa Sadar Hukum sebagai ujung tombak pemerintah dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat desa guna mencegah TPPO.

“Kami berharap melalui pembentukan desa atau kelurahan sadar hukum, maka mulai dari dalam keluarga hingga pemerintah desa dan kelurahan memiliki pemahaman bersama dalam membangun kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dalam pencegahan TPPO," kata Ilham.

BACA JUGA:Kanwil Kemenkumham Sumsel Fasilitasi Pengaduan Terhadap Dugaan Pelanggaran HAM Melalui Yankomas

Turut hadir dalam diskusi tersebut, Polda Sumsel, Dinas Komunikasi dan Informasi, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan, STIHPADA Palembang, STISIPOL Candradimuka Palembang. Universitas Sriwijaya dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang.*

Sumber: