Proses Pemekaran Daerah di Riau Kembali ke Titik Nol: Dampak Undang-Undang Pemerintah Daerah

BACA JUGA:Wacana Pembentukan Kabupaten Pelalawan Selatan di Provinsi Riau

 

Partisipasi yang kuat dari masyarakat juga akan membantu pemerintah dalam menilai dampak positif dan negatif dari pemekaran terhadap kehidupan sehari-hari penduduk setempat.

 

Jadi, Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014 membawa perubahan mendasar dalam proses pemekaran daerah di Indonesia. 

 

Meskipun memperketat persyaratan, undang-undang ini memberikan kesempatan bagi daerah untuk melakukan pemekaran dengan lebih baik dan berkelanjutan.

 

Tantangan besar dihadapi, tetapi dengan keterlibatan aktif masyarakat, proses pemekaran dapat menjadi langkah positif menuju pembangunan yang lebih baik dan merata di seluruh Indonesia.

 

BACA JUGA:Jejak Suku Mante dalam Sejarah Provinsi Aceh: Menggali Akar Identitas Melalui Legenda dan Budaya

BACA JUGA:Provinsi Riau: Mengungkap Kekayaan Tradisi dan Budaya yang Memukau

 

Pemekaran Daerah di Provinsi Riau: Antara Harapan dan Kekhawatiran.

 

Sumber: