Kebijakan Penghentian Operasional RS Dr. Sobirin di Lubuklinggau Menuai Kontroversi

MUSIRAWAS, PALPOS.ID - Kebijakan Bupati Musi Rawas, Hj. Ratna Mahmud, terkait penghentian operasional Rumah Sakit (RS) Dr. Sobirin telah memicu berbagai kritikan yang mendalam.

Kali ini, aktivis Silampari, M. Ikhwan Amir, yang akrab disapa Awang, menjadi salah satu pengkritik yang bersuara.

Ia menilai bahwa kebijakan Bupati untuk segera memindahkan RS Dr. Sobirin merupakan sebuah keputusan yang terburu-buru dan penuh kebingungan.

BACA JUGA:Bakal di PHK, 150 Tenaga Honorer Medis dan Non Medis RS Dr Sobirin Musi Rawas Galau..

BACA JUGA:Bupati Musi Rawas Instruksikan Penghentian Pelayanan RS Dr. Sobirin per 30 November 2023 !

"Bupati seharusnya mempertimbangkan konsekuensi dari kebijakan yang diambilnya," tegas Awang.

Menurutnya, kebijakan tersebut telah menimbulkan kecemasan di kalangan karyawan honorer RS Dr. Sobirin.

Selain itu, pemindahan tersebut juga termasuk pergantian nama RS dari RS Dr. Sobirin menjadi RS Pangeran Moehamad Amin (PMA), yang akan memerlukan proses perizinan yang baru dan mungkin memakan waktu yang lama.

BACA JUGA:PENGUMUMAN ! Rumah Sakit Dr Sobirin Berhenti Menerima Pasien Mulai 30 November 2023

BACA JUGA:Dewan Minta Bupati Mura Cabut SK Penghentian Operasional RS Dr. Sobirin

"Selama proses perizinan berlangsung, berapa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari RS yang harus hilang?" ujar Awang.

Tidak hanya itu, masyarakat yang telah terbiasa berobat di RS Dr. Sobirin juga akan terdampak. Mereka telah terbiasa dengan layanan medis yang diberikan oleh dokter-dokter di RS Dr. Sobirin.

"Bupati tidak perlu terlalu keras dalam mengubah nama RS ini. Seharusnya, jika ingin mendirikan RS baru, tetap mempertahankan nama Sobirin, sehingga bisa ada RS Dr. Sobirin I dan RS Dr. Sobirin II," katanya.

BACA JUGA: Terkait Operasional dan Nasib 150 Honorer, Direktur RS Dr. Sobirin Bungkam

Sumber: