Dewan Minta Bupati Mura Cabut SK Penghentian Operasional RS Dr. Sobirin

MUSIRAWAS, PALPOS.ID - Keputusan Bupati Musi Rawas (Mura), Hj Ratna Machmud, untuk menghentikan operasional Rumah Sakit (RS) Dr. Sobirin telah menimbulkan polemik dan kritik dari berbagai pihak.

Keputusan tersebut berdampak luas, terutama bagi lebih dari 150 honorer tenaga medis dan non-medis yang telah lama mengabdi di RS tertua di Kabupaten Mura, Lubuklinggau, dan Muratara.

Anggota DPRD Mura, Alamsyah A. Manan, mendesak Bupati untuk mencabut kembali Surat Keputusan (SK) Penghentian Operasional RS Dr. Sobirin yang terletak di Jalan Yos Sudarso, Lubuklinggau.

BACA JUGA:Bakal di PHK, 150 Tenaga Honorer Medis dan Non Medis RS Dr Sobirin Musi Rawas Galau..

BACA JUGA:Bupati Musi Rawas Instruksikan Penghentian Pelayanan RS Dr. Sobirin per 30 November 2023 !

"Jika SK tersebut sudah dikeluarkan, kami meminta Bupati mencabutnya," tegas Alamsyah.

Ada beberapa alasan mengapa SK tersebut harus dicabut, menurutnya.

Pertama, RS Pangeran Moehamad Amin (PMA) belum memiliki izin operasional.

Alamsyah mengatakan bahwa jika pemindahan RS Dr. Sobirin ke RS PMA dilakukan secara bersamaan, RS PMA harus memastikan bahwa izin operasionalnya telah diperoleh.

BACA JUGA:PENGUMUMAN ! Rumah Sakit Dr Sobirin Berhenti Menerima Pasien Mulai 30 November 2023

BACA JUGA: Terkait Operasional dan Nasib 150 Honorer, Direktur RS Dr. Sobirin Bungkam

Izin operasional RS memerlukan waktu, termasuk izin Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan izin-izin lainnya yang belum lengkap.

Alasan kedua adalah dampak sosial dari penghentian operasional RS Dr. Sobirin, yang juga harus dipertimbangkan oleh Pemerintah Kabupaten Mura. Pasien yang biasa berobat ke RS tersebut dan peserta BPJS juga harus dipertimbangkan.

Selain itu, dengan penghentian operasional RS Dr. Sobirin, tidak ada pemasukan untuk RS tersebut.

Sumber: