Provinsi Maluku Utara: Sejarah, Perjuangan, dan Perkembangannya Hingga Saat Ini

 

Perjuangan di Tengah Kendala Politik

 

Pada tahun 1963, beberapa tokoh partai politik seperti Partindo, PSII, NU, Partai Katolik, dan Parkindo, melanjutkan upaya untuk membentuk Provinsi Maluku Utara. 

 

Meski DPRD-GR merespons dengan memberikan dukungan melalui resolusi Nomor 4/DPRD-GR/1964, pergantian pemerintahan dari orde lama ke orde baru menghambat tindak lanjut yang konkret.

 

Perubahan Selama Masa Orde Baru

 

Pada masa Orde Baru, Maluku Utara terbagi menjadi dua kabupaten dan satu kota administratif. Kabupaten Maluku Utara beribu kota di Ternate, Kabupaten Halmahera Tengah beribu kota di Soa Sio, Tidore, dan Kota Administratif Ternate beribu kota di Kota Ternate. Namun, pembangunan di wilayah utara dan selatan, serta antara wilayah tengah dan tenggara, tidak serasi.

 

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah di Provinsi Maluku: Menggali Potensi dan Meningkatkan Pembangunan

BACA JUGA:5 Kecamatan Penduduk Paling Ramai di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Calon Ibukota Provinsi Maluku Tenggara Raya

 

Masa Reformasi dan Pemekaran Wilayah

Sumber: