Provinsi Sunda Raya: Gagasan Penggabungan Jawa Barat, Banten, dan Jakarta

Pro dan Kontra

Namun, seperti banyak kebijakan besar, gagasan ini menuai pro dan kontra. Sejumlah tokoh masyarakat dan politik di Provinsi Jawa Barat menolak wacana ini. 

Didi Turmudzi dari Pengurus Besar Paguyuban Pasundan dan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menolaknya dengan alasan bahwa pembentukan Provinsi Sunda Raya hanya merupakan ilusi tanpa dasar yang logis.

Wacana Terus Bergulir

Meskipun banyak penolakan, wacana Provinsi Sunda Raya terus bergulir. Sebagai alternatif pemekaran wilayah, ini menimbulkan pertanyaan apakah hal ini hanya sebatas wacana atau akan benar-benar terwujud. 

BACA JUGA:Pemekaran Provinsi Jawa Barat: Melangkah ke Era Baru dengan Tiga Provinsi Daerah Otonomi Baru

BACA JUGA:Menjelajahi Potensi dan Tantangan Menuju Provinsi Baru: Kota Cirebon di Jawa Barat

Hingga saat ini, belum ada penjelasan resmi dari pemerintah yang berwenang, meninggalkan masyarakat dalam ketidakpastian mengenai masa depan administratif ketiga provinsi ini.

Provinsi Jabar Raya: Usulan Pemekaran Sejarah Menyambungkan Jejak Kerajaan Sunda Kelapa.

Pertimbangan sejarah menjadi tonggak utama dalam wacana pembentukan Provinsi Jabar Raya, sebuah usulan yang muncul dari politikus Partai Golkar, Dedi Mulyadi, pada tahun 2022 yang lalu. 

Usulan ini menyatukan dua entitas geografis penting, yaitu Provinsi Jawa Barat (Jabar) dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta). 

BACA JUGA:Pemekaran Provinsi Jawa Barat: Menuju Era Baru dengan Tiga Provinsi Baru dan Otonomi Daerah Optimal

BACA JUGA:Kabupaten Bandung Timur Siap Memekarkan Diri: Pemekaran Wilayah Baru di Jawa Barat

Menurut sejarah, kedua wilayah ini memiliki akar yang sama, terlebih lagi, keduanya pernah menjadi bagian dari wilayah Kerajaan Pajajaran atau Kerajaan Sunda.

Lokasi Kerajaan Sunda, yang terletak di Pelabuhan Sunda Kelapa, menjadi titik awal perjalanan sejarah yang mempertemukan Jabar dan DKI Jakarta. 

Sumber: