Kabupaten Banyuwangi di Jawa Timur Menakar Pemekaran dan Perubahan Wilayah Administratif

BACA JUGA:Pemekaran Kabupaten Bangkalan di Jawa Timur: Mewujudkan Impian Provinsi Madura

Alasannya adalah untuk pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan di wilayah Kabupaten Banyuwangi.

Seiring dengan perkembangan tersebut, muncul pula wacana pemekaran 10 kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Jawa Timur, yang diusulkan jika moratorium daerah otonomi baru dicabut. 

Wacana ini sudah digaungkan sejak 2017 dan melibatkan 5 kabupaten (Bojonegoro, Sidoarjo, Sumenep, Malang, Jember) dan 5 kota (Mojokerto, Batu, Kediri, Madiun, Blitar).

Ketua Pansus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DPRD Jawa Timur, Sahat Tua P Simanjuntak, pada tahun 2017 mendukung pemekaran tersebut dengan alasan bahwa jumlah penduduk pada 10 kabupaten dan kota tersebut sudah terlalu padat dan tidak sebanding dengan sumber daya alam yang ada. 

Dampaknya juga dirasakan pada program pengentasan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur, yang menjadi lambat karena ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dan sumber daya alam.

Sebagai kesimpulan, pemekaran wilayah administratif seperti yang diusulkan untuk Kabupaten Banyuwangi menjadi sebuah langkah penting dalam rangka pengembangan dan pemerataan pembangunan di Indonesia. 

Selain itu, pemindahan ibukota juga dapat memberikan dampak positif terhadap efisiensi birokrasi dan pelayanan publik.

Dengan dukungan dari berbagai pihak, termasuk Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, diharapkan pemekaran ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. 

Seiring dengan perkembangan situasi di Provinsi Jawa Timur, pemekaran wilayah ini akan terus menjadi perbincangan dan diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan di wilayah tersebut.

Wacana Pemekaran Provinsi di Pulau Jawa: Potret 3 Provinsi Baru yang Diusulkan dari Jawa Timur.

Pulau Jawa sebagai pusat kehidupan ekonomi dan budaya Indonesia, menghadapi tantangan signifikan karena padatnya penduduk.

Untuk menjawab kompleksitas masalah tersebut, muncul usulan pemekaran provinsi di Pulau Jawa. Saat ini, terdapat rencana pembentukan 9 provinsi baru, termasuk 3 di antaranya yang merupakan pemekaran dari Provinsi Jawa Timur atau Jatim.

Meskipun wacana ini telah berkembang, masih terdapat kendala-kendala yang perlu diatasi, termasuk moratorium daerah otonomi baru (DOB) yang belum dicabut oleh Pemerintah Pusat.

Usulan Pemekaran Provinsi di Jawa Timur

Sumber: