Provinsi Sumselbar Menjadi Alternatif Pemekaran di Sumatera Selatan: Potret Kesiapan dan Tantangan

SUMATERA SELATAN, PALPOS.ID - Provinsi Sumselbar Menjadi Alternatif Pemekaran di Sumatera Selatan: Potret Kesiapan dan Tantangan.

Meskipun terkendala oleh syarat transportasi laut yang masih belum optimal, Provinsi Sumatera Selatan Barat atau yang lebih dikenal sebagai Sumselbar, tetap menjadi alternatif menarik untuk pemekaran Provinsi Sumatera Selatan atau Sumsel.

Dalam upaya pemekaran ini, Provinsi Palapa Selatan menghadapi kendala yang tak kalah sulit karena terkait dengan dua provinsi sekaligus, yakni Provinsi Sumsel dan Bengkulu. 

Namun, Sumselbar terus menunjukkan potensinya dengan delapan daerah yang telah menyatakan kesiapan untuk bergabung, terdiri dari enam kabupaten dan dua kota.

BACA JUGA:Pemekaran Provinsi Sumatera Selatan: Muncul 4 Provinsi Daerah Otonomi Baru

BACA JUGA:Rencana Pembentukan Provinsi Sumselbar: Perjuangan dan Potensi Besar Sebagai Provinsi Baru

Enam kabupaten yang menyatakan kesiapan untuk bergabung dengan Sumselbar antara lain adalah Kabupaten Musi Rawas (Mura), Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Kabupaten Lahat, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Muara Enim, dan Kabupaten PALI.

Sementara itu, dua kota yang siap bergabung adalah Kota Lubuklinggau dan Kota Pagaralam.

Rencana pemekaran ini juga mencakup pembahasan mengenai ibukota Sumselbar, yang masih dalam tahap diskusi di kalangan tokoh terkait. 

Tiga daerah menjadi pilihan potensial untuk menjadi ibukota, yakni Kota Lubuklinggau, Kota Pagaralam, dan Kabupaten Lahat.

BACA JUGA:Ingin Melihat Green Canyon Gak Perlu ke Amerika, di Sumatera Selatan Juga Ada Lho, dan tak Kalah Eksotisnya !

BACA JUGA:Provinsi Sumatera Selatan: Perjalanan Panjang Pemekaran dan Wacana Terbentuknya Sumsel Barat

Namun, perincian lebih lanjut mengenai pilihan ini belum dibahas secara rinci guna menghindari potensi perpecahan dan memastikan kesinambungan perjuangan.

Wacana mengenai pemekaran Provinsi Sumselbar ternyata sudah muncul sejak tahun 1998, bertepatan dengan reformasi 25 tahun lalu. 

Sumber: