Proses Pemekaran Kabupaten Brebes Selatan: Langkah Menuju Kabupaten Otonomi Baru di Jawa Tengah

Dokumen persyaratan tersebut telah diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah, sebagai langkah awal dalam proses pengajuan dan persetujuan.

Tantangan Moratorium: Pengajuan Saat Moratorium DOB Belum Dicabut

Meskipun pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium terhadap pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB), progres pemekaran Kabupaten Brebes Selatan tetap berlanjut. 

Pihak presidium optimis bahwa langkah ini dapat menjadi satu pengecualian yang diberikan oleh pemerintah pusat, mengingat adanya dukungan kuat dari masyarakat setempat.

BACA JUGA:Pemekaran Provinsi Jawa Tengah: Ambisi Pembentukan 3 Daerah Otonomi Baru di Pulau Jawa

BACA JUGA:Wingko, Makanan Tradisional Jawa Tengah: Gurih, Manis dan Kaya Sejarah

Kelayakan Pemekaran: Data Pendukung Pembentukan Kabupaten Baru

Pemekaran Kabupaten Brebes menjadi Kabupaten Brebes Selatan dianggap sebagai langkah yang sangat pantas mengingat kondisi geografis dan demografis Kabupaten Brebes saat ini. 

Dengan 17 kecamatan, 292 desa, dan 5 kelurahan, serta luas wilayah mencapai 1.770 kilometer persegi, Kabupaten Brebes memiliki penduduk lebih dari 1.97 juta jiwa menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020.

Keenam Kecamatan Siap Bergabung: Menyongsong Kabupaten Baru

Enam kecamatan, yaitu Bumiayu (yang juga direncanakan sebagai ibukota Kabupaten Brebes Selatan), Bantarkawung, Salem, Sirampog, Tonjong, dan Paguyangan, siap bergabung dengan Kabupaten Brebes Selatan. 

Rencana ini tidak hanya merubah administrasi wilayah, tetapi juga membuka peluang pembangunan dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat di wilayah tersebut.

BACA JUGA:Dinamika Pemekaran Wilayah di Pulau Jawa: Fokus Pada Jawa Tengah dan Tangerang Raya di Banten

BACA JUGA:Transformasi Kabupaten Banyumas di Jawa Tengah: Potret Sejarah dan Wacana Pembentukan Provinsi Jasela

Pandangan Masyarakat: Dukungan dan Tantangan

Sumber: