Ratu Dewa Dukung Gerakan Sinergi Reforma Agraria: Langkah Tegas untuk Kemakmuran Masyarakat

PALEMBANG, PALPOS.ID - Pj Walikota Ratu Dewa menegaskan dukungannya terhadap program Kementrian ATR/BPN dalam mempercepat Reforma Agraria, terutama di Kota Palembang. 

Dengan semangat kolaborasi yang tinggi, Ratu Dewa menyatakan komitmennya dalam acara Puncak Gerakan Sinergi Reforma Agraria Nasional, yang dihadiri oleh beberapa pejabat penting seperti Kepala Kantor Pertanahan Nasional Sumatera Selatan, Asnawati, dan Kepala Pertanahan Kota Palembang, Zamili, Senin 22 April 2024.

Meskipun acara puncak tersebut berlangsung di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, namun Walikota/Bupati dari seluruh Indonesia terhubung secara virtual melalui zoom meeting.

Ratu Dewa mengungkapkan luas wilayah Kota Palembang mencapai 352,51 km2 dengan jumlah penduduk terbanyak di Sumsel, mencapai 1.729.546 jiwa. 

BACA JUGA:Mengintip Masa Depan Lanud Sri Mulyono Herlambang: Dari Peningkatan Tipe hingga Kesiapan Alutsista

BACA JUGA:Bhakti Sosial: STIQ Al-Lathifiyyah Palembang dan Ketua RT 50 Sukawinatan Salurkan Paket Lebaran

"Geliat ekonomi kita terus bertumbuh pesat, dan inflasi kita terkendali dengan baik. Kami berharap untuk terus bersinergi dengan Kakanwil dan jajaran BPN agar dapat terus membantu masyarakat, khususnya warga Kota Palembang," ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Ratu Dewa juga memaparkan bahwa jumlah aset tanah Pemkot Palembang mencapai 6.132 persil, dengan rincian 5.328 persil tanah bawah jalan, dan 804 persil tanah kantor Pemkot Palembang. 

Namun, masih banyak yang belum tersertifikasi, sehingga dibutuhkan bantuan Kakanwil dan kepala BPN untuk bersinergi dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Menurut Ratu Dewa, kegiatan hari ini sangat penting karena akan dimulainya gerakan sinergi reforma agraria yang berdampak pada perekonomian.

BACA JUGA:3.600 Non PNSD Pemkot Palembang Belum Jadi PPPK, Ratu Dewa : Siap-siap Segera Ada Seleksi

BACA JUGA:Layanan Tetap Normal: Perumda Tirta Musi Siaga 24 Jam Selama Libur Lebaran

Hal ini juga ditegaskan oleh Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementrian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, yang mengatakan bahwa reforma agraria selalu didahului dengan penyelesaian konflik. "Kolaborasi berbagai stakeholder, pemerintah daerah, kementerian, dan provinsi sangat penting untuk meraih cita-cita reforma agraria, yakni kemakmuran masyarakat," tutupnya.

Sumber: