Pemekaran Wilayah Sulawesi Selatan: Potensi Wisata Eksotis Bone Calon Ibukota Provinsi Bugis Timur

Provinsi Bugis Timur akan terdiri dari enam kabupaten, yaitu Kabupaten Bone (calon ibukota), Kabupaten Wajo, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Kabupaten Sinjai, Kabupaten Soppeng, dan Kabupaten Bulukumba. 

Dengan luas wilayah 11.300 kilometer persegi dan populasi sekitar 2 juta jiwa, daerah ini diharapkan menjadi pusat kegiatan ekonomi dan budaya di wilayah timur Sulawesi Selatan.

3. Provinsi Tana Toraja

Calon Provinsi Tana Toraja mencakup Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, dan Kabupaten Mamasa (dari Sulawesi Barat). 

Kota Makale direncanakan menjadi ibukota provinsi ini, dengan potensi budaya dan pariwisata yang kaya.

Kesimpulan dan Implikasi Pemekaran Wilayah

Pemekaran wilayah Sulawesi Selatan tidak hanya langkah administratif, tetapi juga strategi untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Kabupaten Bone sebagai calon ibukota Provinsi Bugis Timur menunjukkan potensi ekonomi yang besar. 

Sektor-sektor seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan pertambangan diharapkan menjadi pilar utama dalam pembangunan daerah ini.

Keberhasilan pemekaran wilayah ini sangat bergantung pada kerjasama antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dalam mengelola dan mengembangkan potensi yang ada. 

Dengan pemekaran ini, diharapkan tercipta pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup bagi seluruh masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan.

Dengan pemekaran wilayah yang direncanakan, Kabupaten Bone sebagai calon ibukota Provinsi Bugis Timur memiliki peluang besar untuk berkembang dan menjadi pusat ekonomi serta pariwisata baru di Sulawesi Selatan. 

Mari kita dukung dan promosikan keindahan serta potensi wilayah ini untuk masa depan yang lebih cerah.

Pemekaran Wilayah Sulawesi Selatan: Batas Wilayah Kabupaten Bone Calon Ibukota Provinsi Bugis Timur.

Proses pemekaran wilayah Provinsi Sulawesi Selatan terus mendapatkan perhatian serius meskipun moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) belum dicabut oleh Pemerintah Pusat. 

Sumber: