Pemekaran Wilayah Kalimantan Barat: Fakta Menarik Calon Provinsi Otonomi Baru di Tengah Moratorium DOB

Rencana Pemekaran Kabupaten di Provinsi Kapuas Raya

Rencana pemekaran ini mencakup:

Pemekaran Kabupaten Kapuas Hulu: Membentuk Kabupaten Banua Lanjak sebagai kabupaten baru yang terdiri dari lima kecamatan: Kecamatan Batang Lupas, Kecamatan Empana, Kecamatan Embaloh Hulu, Kecamatan Puring Kencana, dan Kecamatan Badau.

Pemekaran Kabupaten Sintang: Membentuk Kota Sintang yang nantinya akan menjadi ibukota Provinsi Kapuas Raya. 

Calon Kota Sintang saat ini masih berstatus kecamatan dengan luas wilayah 355,6 kilometer persegi dan jumlah penduduk 78.352 jiwa. 

Kecamatan Sintang yang terdiri dari 16 kelurahan dan 13 desa akan dipecah menjadi 4-5 kecamatan untuk memenuhi syarat sebagai kota otonom.

Dengan pemekaran ini, Provinsi Kapuas Raya akan terdiri dari Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sanggau, dan Kota Sintang sebagai pusat pemerintahan.

Tantangan dan Peluang Pemekaran

Pemekaran wilayah Kalimantan Barat menghadapi beberapa tantangan, antara lain:

Infrastruktur yang Belum Memadai: Infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum perlu ditingkatkan untuk mendukung pembentukan provinsi baru.

Sumber Daya Manusia: Diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mengelola pemerintahan dan mendukung pembangunan di daerah-daerah baru.

Pendanaan dan Anggaran: Pembiayaan untuk pemekaran wilayah memerlukan dana yang besar, yang harus dikelola dengan transparan dan efisien.

Namun, pemekaran juga menawarkan berbagai peluang:

Pemerataan Pembangunan: Dengan pemekaran, diharapkan pembangunan dapat lebih merata dan pelayanan publik lebih dekat dengan masyarakat.

Pengembangan Ekonomi: Potensi ekonomi daerah dapat lebih dioptimalkan melalui pemekaran, seperti pengembangan sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, dan pariwisata.

Sumber: