Pemekaran Wilayah Provinsi Maluku: Satu Kota Empat Kabupaten Gabung Otonomi Baru Maluku Tenggara Raya

Proses Pemekaran yang Tidak Mudah: Proses administratif dan legal pemekaran wilayah memerlukan waktu dan usaha yang tidak sedikit. Pemerintah daerah harus mempersiapkan segala dokumen dan persyaratan yang dibutuhkan.

Perlu Dukungan Semua Pihak: Pemekaran wilayah membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat. Tanpa dukungan yang kuat, proses pemekaran dapat terhambat.

Pendanaan dan Infrastruktur: Pemekaran memerlukan pendanaan yang besar untuk pembangunan infrastruktur dan administrasi baru. 

Pemerintah daerah harus mencari sumber pendanaan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan ini.

Intinya, wacana pemekaran wilayah Provinsi Maluku dengan pembentukan Provinsi Maluku Tenggara Raya dan penambahan 13 kabupaten dan kota otonom baru memberikan gambaran kompleksitas dan tantangan yang dihadapi. 

Meskipun masih dalam tahap wacana dan moratorium DOB masih berlaku, dukungan dari berbagai pihak dapat menjadi dorongan untuk percepatan pembangunan di wilayah tersebut. 

Pemekaran ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pembangunan, dan memastikan pemerataan pelayanan publik di Provinsi Maluku. *

 

Sumber: