Pemekaran Wilayah Provinsi Maluku: Otonomi Baru Maluku Tenggara Raya Masuk Kawasan Strategis Nasional

MALUKU, PALPOS.ID - Pemekaran Wilayah Provinsi Maluku: Otonomi Baru Maluku Tenggara Raya Masuk Kawasan Strategis Nasional.

Pemekaran Wilayah di Maluku: Sebuah Perjalanan Panjang Menuju Keadilan dan Kemajuan

Pemekaran wilayah telah menjadi isu penting di Indonesia, terutama di Provinsi Maluku. 

Dalam perkembangan terkini, calon Provinsi Maluku Tenggara Raya (MTR) telah diidentifikasi sebagai kawasan strategis baik secara nasional maupun internasional. 

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Provinsi Maluku: Menuju Maluku Tenggara Raya dan 13 Kabupaten Otonomi Baru

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Provinsi Maluku: Wacana Otonomi Baru Provinsi Maluku Tenggara Raya Terus Bergulir

Hal ini dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perairan Laut dan berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) PBB tahun 1982, yang menempatkan wilayah ini pada jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).

Penetapan ini membuka jalan bagi pembentukan Provinsi Maluku Tenggara Raya sebagai daerah otonomi baru yang diharapkan dapat membawa perubahan signifikan bagi masyarakat setempat.

Signifikansi Strategis Maluku Tenggara Raya di Jalur ALKI

Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) adalah jalur laut yang diakui untuk pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan sesuai dengan Konvensi Hukum Laut Internasional. 

Posisi strategis Maluku Tenggara Raya di jalur ini memberikan peluang besar bagi wilayah tersebut untuk berperan lebih aktif dalam peta maritim dunia. 

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Provinsi Maluku: Sambut Perubahan Besar Melalui Otonomi Baru Maluku Tenggara Raya

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Provinsi Maluku: Perjalanan Panjang Menuju Otonomi Baru Maluku Tenggara Raya

Jalur ini tidak hanya penting bagi perdagangan internasional tetapi juga memiliki potensi untuk meningkatkan ekonomi lokal dan keamanan nasional. 

Sumber: