Lantik 986 ASN PPPK Formasi 2023, Pj Bupati OKI Minta Tingkatkan Kinerja dan Taat Aturan

KAYUAGUNG,PALPOS.ID - Pj Bupati OKI, Ir Asmar Wijaya melantik 986 ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi tahun 2023 di halaman Pemkab OKI, Kamis, 30 Mei 2024.

Dalam kesempatan tersebut, selain mengucapkan selamat, Asmar juga meminta ASN PPPK yang dilantik supaya lebih meningkatkan kinerjanya dan taat terhadap segala aturan.

"Pelantikan merupakan jawaban dari penantian panjang para pegawai honorer. Kemudian, saya mengingatkan Para ASN PPPK sudah menjadi bagian dari pemerintah, karenanya wajib bersikap netral terutama jelang pilkada," ungkapnya.

Dirinya juga mengimbau, agar ASN PPPK dapat berprilaku dan melaksanakan tugas dengan baik, serta jangan terlibat dalam politik praktis. Dimana menurutnya, akan ada evaluasi secara periodik bagi para ASN PPPK

BACA JUGA:Jelang Idul Adha 1445 H, Pedagang Hewan Kurban di Kayuagung Mulai Bermunculan

BACA JUGA:Jadi Target, Seluruh Desa di OKI yang Belum Teraliri Listrik Akan Terang Benderang

"Akan ada evaluasi periodik, buktikan bahwa saudara-saudari memang layak mengemban amanah ini. Tunjukkan penantian dan perjuangan selama ini tidak sia-sia," ujarnya.

Dikatakannya lagi, berikan kinerja terbaik, pedomani nilai dasar ASN yaitu, berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (BERAKHLAK).

Sementara, Kepala BKPP OKI, Maulidini mengemukakan, 986 ASN PPPK yang dilantik tersebut terdiri dari 711 Formasi Guru, 140 Formasi Tenaga Kesehatan dan 135 Formasi Tenaga Teknis.

"Dalam empat tahun terakhir, Pemkab OKI komitmen memperjuangkan ribuan tenaga honorer untuk diangkat menjadi ASN PPPK. Hingga tahun ini, sebanyak 3.074 pegawai honorer sudah diangkat menjadi ASN PPPK," tuturnya.

BACA JUGA:PWI OKI Nyatakan Sikap Tolak RUU Penyiaran

BACA JUGA:Cegah Dini Eskalasi Konflik Sosial di Sungai Sodong, Forkopimda OKI Berdialog dengan Warga dan Perusahaan

Masih katanya, mereka sudah mengangkat lebih dari 3 ribu honorer dengan persentasenya sekitar 30 persen lagi, sedangkan sisanya sudah diangkat. 

"Pihak kita telah melakukan perhitungan secara rasional atas kemampuan keuangan daerah, termasuk untuk penerimaan seleksi PPPK tahun anggaran 2024 mengingat ASN PPPK jadi tanggungan daerah," imbuhnya.

Sumber: