Pemekaran Wilayah Sumatera Utara: Usulan Pembentukan Dua Kabupaten Otonomi Baru di Deli Serdang

Muslim Simbolon dan timnya telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan bahwa usulan ini mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah pusat.

Intinya, pemekaran wilayah di Provinsi Sumatera Utara, khususnya pembentukan Provinsi Sumatera Timur, merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. 

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, upaya dan perjuangan untuk merealisasikan provinsi otonomi baru ini terus dilakukan dengan semangat yang tinggi. 

Dukungan dari berbagai pihak, baik dari pemerintah pusat, daerah, tokoh masyarakat, maupun akademisi, menjadi kunci keberhasilan pemekaran ini.

Pemekaran Wilayah Sumatera Utara: Usulan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Provinsi Tapanuli Mencuat.

Provinsi Sumatera Utara (Sumut) saat ini memiliki 33 kabupaten dan kota, terdiri dari 25 kabupaten dan 8 kota. 

Luas wilayah yang begitu besar memunculkan usulan pemekaran untuk membentuk daerah otonomi baru (DOB) demi mempercepat pembangunan dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik. 

Salah satu dari tiga usulan provinsi baru pemekaran Provinsi Sumatera Utara adalah Provinsi Tapanuli.

Sejarah dan Motivasi Pemekaran

Usulan pembentukan Provinsi Tapanuli sebenarnya bukan hal baru. 

Proses ini telah berlangsung cukup lama dan mendapat dukungan dari berbagai lapisan masyarakat serta tokoh politik.

Bahkan, pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), usulan ini sudah mengantongi Surat Presiden (Surpres), yang menunjukkan bahwa pembentukan provinsi baru ini telah mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat pada masa itu.

Namun, karena moratorium pemekaran wilayah yang belum dicabut, realisasinya masih tertunda.

Lamhot Sinaga, anggota DPR RI, menegaskan bahwa pembentukan Provinsi Tapanuli hanya tinggal menunggu waktu. 

“Pembentukan Provinsi Tapanuli sebenarnya hanya tinggal menunggu waktu. Karena sudah ada Surat Presiden (Surpres) zaman Pak SBY. Surat Presiden ini kan dokumen resmi Negara. Artinya, Provinsi Tapanuli dan Provinsi Kepulauan Nias pasti akan menjadi prioritas,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Sumber: