Pembentukan Otonomi Baru Provinsi Tapanuli dan Nias: Pemekaran Wilayah Sumatera Utara Tinggal Selangkah Lagi

Rencananya, Provinsi Kepulauan Nias akan menjadi provinsi ke-40 setelah Papua Barat Daya.

Tujuan Pemekaran Provinsi

Pemekaran provinsi di Indonesia bertujuan untuk mempercepat dan meratakan pembangunan serta kesejahteraan penduduk di wilayah-wilayah yang lebih terpencil atau kurang berkembang. 

Dengan memiliki provinsi-provinsi yang lebih kecil dan fokus, diharapkan pemerintah dapat lebih efektif dalam mengatur dan mengelola sumber daya serta program pembangunan. 

Langkah ini juga dapat membantu mendekatkan pemerintahan kepada masyarakat setempat, sehingga aspirasi dan kebutuhan mereka lebih mudah terpenuhi.

Pemekaran provinsi adalah bagian dari upaya lebih luas untuk menciptakan pemerintahan yang lebih responsif, mendukung perkembangan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.

Pemekaran Wilayah Sumatera Utara: Calon Otonomi Baru Provinsi Tapanuli Memenuhi Syarat PP 78 Tahun 2007.

Pemekaran wilayah di Indonesia selalu menjadi topik yang hangat diperbincangkan, terutama ketika berkaitan dengan peningkatan efisiensi administrasi dan pemerataan pembangunan. 

Salah satu wilayah yang sedang dalam sorotan adalah Sumatera Utara, di mana terdapat wacana pembentukan provinsi baru, yaitu Provinsi Tapanuli, yang dianggap telah memenuhi syarat berdasarkan PP 78 Tahun 2007.

Sejarah dan Konteks Wilayah Sumatera Utara

Sumatera Utara, dengan ibu kota di Kota Medan, merupakan provinsi dengan luas wilayah mencapai 72.981,23 km² dan jumlah penduduk terbanyak keempat di Indonesia. 

Provinsi ini memiliki sejarah panjang yang bermula dari masa pemerintahan kolonial Belanda, di mana Sumatera Utara menjadi bagian dari Government Van Sumatera yang meliputi seluruh Pulau Sumatera. 

Pada tahun 1948, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1948, Provinsi Sumatera dibagi menjadi tiga provinsi berbeda, salah satunya adalah Sumatera Utara.

Sumatera Utara terbentuk dari penggabungan tiga daerah administratif yang disebut karesidenan: Karesidenan Aceh, Karesidenan Sumatera Timur, dan Karesidenan Tapanuli. 

Pada tahun 1956, melalui Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 1956, dibentuklah daerah otonom Provinsi Aceh, sehingga wilayah Provinsi Sumatera Utara pun menyusut dengan keluarnya Provinsi Aceh sebagai daerah otonom sendiri.

Sumber: