Pemekaran Wilayah Jawa Barat: Wacanakan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Tasikmalaya Selatan dan Utara

Potensi Ekonomi: Setiap daerah otonomi baru memiliki potensi ekonomi yang dapat dikembangkan lebih optimal dengan pengelolaan yang lebih fokus dan mandiri.

Identitas dan Kemandirian: Pembentukan daerah otonomi baru dapat meningkatkan rasa identitas dan kemandirian masyarakat setempat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam pembangunan.

Tantangan Pemekaran

Namun, pemekaran wilayah bukan tanpa tantangan. Beberapa tantangan yang perlu diatasi antara lain:

Kesiapan Infrastruktur: Daerah baru memerlukan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan yang memadai.

Sumber Daya Manusia: Pemerintah daerah baru perlu mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten untuk menjalankan pemerintahan secara efektif.

Anggaran: Pembentukan daerah otonomi baru memerlukan anggaran yang besar, baik untuk pembangunan infrastruktur maupun operasional pemerintahan.

Regulasi dan Administrasi: Proses pemekaran memerlukan regulasi dan administrasi yang jelas dan tidak tumpang tindih dengan aturan yang sudah ada.

Langkah Strategis

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain:

Perencanaan Matang: Setiap tahap pemekaran harus direncanakan dengan matang, termasuk kajian mendalam tentang potensi dan kebutuhan setiap daerah.

Kolaborasi: Pemerintah pusat dan daerah perlu bekerja sama secara sinergis untuk memastikan proses pemekaran berjalan lancar dan sesuai dengan regulasi yang ada.

Sosialisasi: Melibatkan masyarakat dalam setiap tahap proses pemekaran untuk memastikan aspirasi dan kebutuhan mereka terpenuhi.

Pembangunan Infrastruktur: Fokus pada pembangunan infrastruktur dasar yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Intinya, pemekaran wilayah Kabupaten Majalengka menjadi tiga daerah otonomi baru, yaitu Kabupaten Bantal Cimale, Kabupaten Kertajati, dan Kota Kadipaten, merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan dan pemerataan pembangunan. 

Sumber: