Presiden Jokowi Tolak 300 Usulan Pemekaran Wilayah dan Pembentukan Daerah Otonomi Baru

Salah satu usulan yang mencuat datang dari Majelis Rakyat Papua (MRP). 

Mereka mengusulkan pemekaran wilayah baru untuk Kabupaten Mimika dan Kabupaten Mimika Timur, serta pemekaran satu kotamadya di Timika. 

Usulan ini diharapkan dapat meningkatkan pembangunan dan ekonomi di Papua. 

Ketua MRP Provinsi Papua Tengah, Agustinus Anggaibak, menyatakan bahwa keinginan tersebut telah disampaikan kepada Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu 12 Juni 2024.

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Kalimantan Tengah: Dua Opsi Usulan Daerah Otonomi Baru Provinsi Barito Raya

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Kalimantan Tengah: Profil Kabupaten Gabung Daerah Otonomi Baru Provinsi Kotawaringin

Agustinus menyebutkan bahwa pemekaran ini adalah kebutuhan masyarakat Papua dan telah disampaikan kepada presiden dengan harapan dapat dipertimbangkan. 

"Ini kebutuhan masyarakat, jadi kami sampaikan kepada presiden," kata Agustinus setelah pertemuan. 

MRP juga telah menyampaikan proposal pemekaran sejumlah wilayah di Papua kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto.

Alasan Penolakan Pemekaran

Keputusan Presiden Jokowi untuk menolak pemekaran wilayah didasari oleh berbagai pertimbangan, termasuk evaluasi menyeluruh terhadap dampak ekonomi, sosial, dan politik yang mungkin timbul. 

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Kalimantan Tengah: Progres Pembentukan Daerah Otonomi Baru Provinsi Kotawaringin

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Jawa Barat: Inilah 10 Daerah Paling Kaya dan Siap Bentuk Daerah Otonomi Baru

Pemerintah pusat berupaya untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak hanya berorientasi pada kepentingan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan dan stabilitas di masa depan.

Reaksi dari Daerah

Sumber: