Pemekaran Wilayah Jawa Barat: Peran Masyarakat Untuk Daerah Otonomi Baru Kabupaten Subang Utara

Peran Pemerintah Pusat dan Provinsi

Dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi sangat penting dalam proses pemekaran. 

Pemerintah pusat perlu mencabut moratorium DOB dan memberikan izin resmi untuk pemekaran. 

Sementara itu, pemerintah provinsi perlu memberikan dukungan dalam bentuk regulasi dan anggaran untuk memastikan pemekaran berjalan lancar.

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Jawa Barat: Tujuh Kecamatan Bergabung Daerah Otonomi Baru Kabupaten Bogor Selatan

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Jawa Barat: Giliran Tujuh Kecamatan Gabung Daerah Otonomi Baru Kabupaten Bogor Timur

Intinya, pemekaran Kabupaten Subang menjadi Kabupaten Subang Utara merupakan langkah penting untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. 

Dengan dukungan dari masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat, pemekaran ini diharapkan dapat segera terealisasi demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Subang.

Pemekaran Wilayah Jawa Barat: Kabupaten Cianjur Usulkan Bentuk Daerah Otonomi Baru Kota Cipanas.

Pemekaran wilayah di Indonesia bukanlah hal baru. Selama beberapa dekade terakhir, berbagai daerah telah mengusulkan pemekaran sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan ekonomi. 

Kabupaten Cianjur, salah satu kabupaten terbesar di Pulau Jawa, tidak terkecuali. 

Baru-baru ini, muncul wacana pemekaran wilayah dengan menambah dua daerah otonom baru: Kota Cipanas dan Kabupaten Cianjur Selatan. 

Khususnya, Kota Cipanas disebut-sebut siap berpisah dengan Cianjur untuk menjadi daerah otonom baru. Namun, proses ini masih panjang dan penuh tantangan.

Kabupaten Cianjur: Potensi dan Tantangan

Kabupaten Cianjur merupakan salah satu kabupaten terbesar di Pulau Jawa dengan jumlah penduduk mencapai 2.477.560 jiwa pada tahun 2020. 

Sumber: