Pemekaran Wilayah Sulawesi Tenggara: Dua Opsi Calon Ibukota Daerah Otonomi Baru Provinsi Kepulauan Buton

Meski demikian, pemilihan ibukota provinsi antara Kota Baubau dan Kabupaten Wakatobi harus dipertimbangkan dengan matang, dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan masing-masing daerah.

Dengan dukungan yang kuat dari berbagai pihak, serta pemenuhan semua persyaratan yang diperlukan, pembentukan Provinsi Kepulauan Buton diharapkan bisa segera terealisasi dan memberikan dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Tenggara.

Pemekaran Wilayah Sulawesi Tenggara: Usulan Pembentukan Dua Provinsi Daerah Otonomi Baru Terus Mencuat.

Wacana pembentukan provinsi Daerah Otonomi Baru (DOB) di Sulawesi Tenggara terus bergulir, meskipun terhalang oleh moratorium DOB yang belum dicabut oleh Pemerintah Pusat. 

Pemekaran wilayah ini dianggap sangat layak mengingat luas wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai 36.160 kilometer persegi. 

Selain itu, jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara atau Provinsi Sultra mencapai 2.755.589 jiwa sesuai hasil sensus penduduk BPS tahun 2020.

Namun, satu calon provinsi baru yang diusulkan tergolong nekat. Sebab, hanya bermodalkan dua kabupaten saja. 

Sementara syarat minimal pembentukan provinsi baru adalah lima daerah. 

Untuk solusinya, salah satu kabupaten tersebut akan melakukan pemekaran wilayah dengan membentuk satu kota dan tiga kabupaten baru.

Adapun dua calon provinsi baru pemekaran Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut adalah sebagai berikut:

1. Provinsi Muna Raya

Usulan pertama adalah pembentukan Provinsi Muna Raya sebagai pemekaran wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara atau Provinsi Sultra. 

Dengan alasan jarak antar pulau dan pemerataan pembangunan, dua kabupaten di Pulau Muna memilih untuk berpisah dari provinsi induk Provinsi Sulawesi Tenggara. 

Kedua kabupaten yang siap bergabung dengan Provinsi Muna Raya adalah Kabupaten Muna dan Kabupaten Muna Barat.

Namun, syarat minimal lima daerah belum tercukupi, sehingga diwacanakan untuk melakukan pemekaran daerah kabupaten.

Sumber: