Pemekaran Wilayah Sulawesi Tenggara: Dua Opsi Calon Ibukota Daerah Otonomi Baru Provinsi Kepulauan Buton

Proses dan Tantangan Pembentukan Provinsi Baru

Proses pembentukan Provinsi Kepulauan Buton memerlukan berbagai tahapan dan persyaratan yang harus dipenuhi. 

Salah satu syarat utama adalah dukungan tertulis dari kepala daerah yang akan bergabung dalam provinsi baru. 

Selain itu, ada juga persyaratan administratif yang harus dipenuhi, seperti penyiapan dokumen-dokumen pendukung dan studi kelayakan.

Dukungan dan Realisasi

Dukungan terhadap pembentukan Provinsi Kepulauan Buton sudah datang dari berbagai pihak, termasuk dari Sultan Buton dan Gubernur Sulawesi Tenggara. 

Gubernur Ali Mazi juga telah menyerahkan Maklumat Sultan Buton ke-40 tentang pembentukan Provinsi Kepulauan Buton kepada Ketua DPD RI, La Nyalla Mahmud Mattalitti.

Meski demikian, tantangan besar masih ada, terutama terkait dengan moratorium DOB yang belum dicabut oleh Pemerintah Pusat. 

Selain itu, ada juga tantangan dalam hal pengelolaan sumber daya dan koordinasi antara daerah-daerah yang akan bergabung dalam provinsi baru.

Potensi dan Dampak Ekonomi

Pembentukan Provinsi Kepulauan Buton diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah. 

Dengan status provinsi, daerah ini diharapkan bisa mendapatkan alokasi anggaran yang lebih besar dari pemerintah pusat, yang dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik.

Selain itu, adanya provinsi baru juga diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi, baik dari dalam maupun luar negeri.

Potensi pariwisata yang besar, terutama di Wakatobi, bisa menjadi salah satu daya tarik utama bagi para investor.

Intinya, pembentukan Provinsi Kepulauan Buton adalah sebuah langkah strategis yang diharapkan dapat membawa banyak manfaat bagi masyarakat di wilayah tersebut. 

Sumber: