Pemekaran Wilayah Sulawesi Selatan: Potensi Ekonomi Bone Ibukota Daerah Otonomi Baru Provinsi Bugis Timur

Pemekaran Wilayah Sulawesi Selatan: Potensi Ekonomi Bone Ibukota Daerah Otonomi Baru Provinsi Bugis Timur

Pemekaran Wilayah Sulawesi Selatan: Potensi Ekonomi Bone Ibukota Daerah Otonomi Baru Provinsi Bugis Timur.-Palpos.id-Dokumen Palpos.id

Luwu Raya memiliki penduduk lebih dari 1 juta jiwa atau sekitar 13 persen dari penduduk Sulawesi Selatan.

2. Provinsi Bugis Timur

Provinsi Bugis Timur mencakup 6 kabupaten: Kabupaten Bone (calon ibu kota), Kabupaten Wajo, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Kabupaten Sinjai, Kabupaten Soppeng, dan Kabupaten Bulukumba. 

Dengan jumlah penduduk sekitar 2 juta jiwa atau 22 persen dari penduduk Sulawesi Selatan dan luas wilayah 11.300 kilometer persegi, Bugis Timur diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.

3. Provinsi Tana Toraja

Provinsi Tana Toraja meliputi Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, dan Kabupaten Mamasa dari Sulawesi Barat.

Untuk memenuhi syarat pemekaran, Kabupaten Tana Toraja akan membentuk Kota Makale dan Kabupaten Toraja Barat. Calon ibu kota provinsi ini adalah Kota Makale atau Kabupaten Tana Toraja.

Dampak Pemekaran terhadap Provinsi Sulawesi Selatan

Setelah pemekaran, luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang tersisa adalah 17.721 kilometer persegi dengan penduduk sekitar 5 juta jiwa atau sekitar 65 persen dari sebelumnya. 

Wilayah yang tersisa mencakup Kota Makassar, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Barru, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Maros, Kabupaten Takalar, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Selayar, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Pare-pare, dan Kabupaten Gowa.

Intinya, pemekaran wilayah Sulawesi Selatan dengan pembentukan Provinsi Bugis Timur memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Kabupaten Bone sebagai calon ibu kota memiliki segala syarat untuk menjadi pusat ekonomi baru dengan potensi pertanian, perikanan, pariwisata, dan pertambangan yang melimpah. 

Pemekaran ini tidak hanya akan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat tetapi juga meratakan pembangunan di Sulawesi Selatan. *

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: