KPK Berencana Panggil Kahiyang Ayu dan Bobby Nasution Terkait Kasus Korupsi Gubernur Maluku Utara

"Kami menyikapi, sebagaimana masyarakat umum, agar ini dicermati dan didalami agar tidak menimbulkan fitnah," kata Chico.

Sikap Istana terhadap Kasus Ini

Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengaku tidak tahu soal Kahiyang Ayu dan Bobby Nasution yang disebut-sebut memiliki izin usaha pertambangan (IUP). 

"Waduh saya enggak tahu. Enggak lah, enggak ada. Itu kan proses hukum,” kata Mensesneg singkat sebelum rapat terbatas di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 5 Agustus 2024.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko juga enggan memberikan banyak komentar mengenai "Blok Medan" yang dikaitkan dengan izin usaha pertambangan yang diduga milik Kahiyang Ayu dan Bobby Nasution. 

Moeldoko meminta hal itu ditanyakan langsung kepada Presiden Jokowi. 

“Saya nggak mau mengomentari yang bukan tugasnya KSP. Kalau memang ada urusannya ama sana (Presiden Jokowi), tanya sana lah. Jangan tanya saya,” kata Moeldoko.

Jejak Perizinan Tambang dan Muhaimin Syarif

Muhaimin Syarif, mantan ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Gerindra Maluku Utara, turut terlibat dalam kasus ini. 

Ia telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus suap pengurusan izin usaha pertambangan di Halmahera. 

Muhaimin diketahui sebagai salah satu pemegang saham pada PT Prisma Lestari, perusahaan tambang nikel di Weda Tengah, Halmahera Tengah, Maluku Utara, bersama putri Abdul Gani Kasuba, Nurul Izzah Kasuba.

Implikasi dan Pentingnya Transparansi

Kasus ini menjadi sorotan publik dan menimbulkan berbagai spekulasi terkait keterlibatan keluarga Presiden dalam bisnis tambang. 

Proses hukum yang sedang berjalan akan menjadi ujian transparansi dan keadilan bagi sistem hukum Indonesia. 

Keterlibatan nama-nama besar dalam kasus ini juga memperlihatkan betapa kompleksnya jaringan politik dan bisnis di Indonesia.

Sumber: