Pertamina Resmi Menaikkan Harga Pertamax: Ini Dampaknya Bagi Perekonomian dan Konsumen

“Pertamina harus menyelamatkan juga korporasinya untuk negara. Kalau (Pertamax) tidak dinaikkan, bisa berdampak serius pada keuangan BUMN tersebut,” lanjutnya.

Pengelolaan BBM non-subsidi seperti Pertamax, menurut Hamid, menjadi kewenangan penuh Pertamina karena harga jualnya mengikuti mekanisme pasar. 

BACA JUGA:Penjabat Gubernur Lampung Dukung Eksplorasi Pertamina EP

BACA JUGA:Kejari Muba dan PT Pertamina EP Regional 1 Zona 4 Lakukan MoU. Ini Tujuannya....

Oleh karena itu, jika Pertamina terus menahan kenaikan harga Pertamax, akan ada risiko kerugian yang lebih besar bagi perusahaan. 

Namun, Hamid meyakini bahwa kenaikan harga ini telah diperhitungkan dengan matang dan masih berada dalam batas yang wajar serta kompetitif.

Perbandingan dengan Harga BBM Lain

Kenaikan harga Pertamax ini juga membawa perbandingan dengan harga BBM sejenis dari SPBU lain di Indonesia. 

Sebelum kenaikan ini, harga Pertamax di DKI Jakarta dijual pada harga Rp 12.950 per liter, jauh lebih rendah dibandingkan dengan kompetitornya. 

Misalnya, harga Revvo 92 dari Vivo telah mencapai Rp 14.320 per liter, Super dari Shell sebesar Rp 14.520 per liter, dan BP 92 dari BP AKR dijual dengan harga Rp 13.850 per liter.

Dengan kenaikan ini, harga Pertamax tetap berada di bawah beberapa produk pesaingnya, namun menjadi lebih dekat dengan harga BBM non-subsidi lainnya di pasar.

Pengawasan dan Migrasi Konsumen

Kenaikan harga Pertamax ini juga diiringi dengan kekhawatiran akan migrasi konsumen dari Pertamax ke BBM bersubsidi seperti Pertalite. 

Abdul Hamid Paddu menilai bahwa peningkatan pengawasan terhadap penggunaan BBM bersubsidi menjadi penting untuk mencegah penyalahgunaan. 

“Sekarang kalau mau isi Pertalite kan dipantau dengan alat digital. Dari situ akan ketahuan setiap penggunaan Pertalite pada setiap mobil itu. Namun, sistem tersebut harus terus di-improve, diperbaiki terus karena berkaitan dengan informasi data yang dinamis,” ujarnya.

Sumber: