Politikus PDIP Kritik Progres Pembangunan IKN: "Jalan Aja Pake Patwal Sampai Munte-munte"

Berdasarkan Buku II Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, alokasi anggaran untuk pembangunan IKN tahun depan hanya sebesar Rp 143,1 miliar, angka yang dianggap sangat kecil mengingat besarnya proyek yang sedang dijalankan.

Meskipun anggaran untuk infrastruktur secara keseluruhan mencapai Rp 400,3 triliun, jumlah yang dialokasikan untuk IKN tetap dipandang belum memadai untuk mempercepat pembangunan. 

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menyatakan bahwa alokasi anggaran tersebut merupakan baseline yang ditetapkan agar ada fleksibilitas bagi presiden terpilih dalam menyesuaikan prioritas anggaran setelah dilantik.

BACA JUGA:Menuju Terbentuknya Provinsi Kalimantan Tenggara: Rencana Pemekaran dan Implikasinya Terhadap IKN Nusantara

BACA JUGA:IKN Nusantara Bakal Dilengkapi Jalan Tol Bawah Laut di Provinsi Kalimantan Timur, Ini Biaya Diperlukan

“Karena semuanya di-baseline-kan untuk memberikan otoritas kepada presiden terpilih menentukan (anggaran) yang disesuaikan dengan prioritas dengan kabinetnya,” jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN 2025 di Jakarta, Jumat (16/8).

Dinamika Anggaran dan Tantangan Pembangunan IKN di Tengah Peralihan Kepemimpinan

Anggaran kecil untuk IKN ini juga mencerminkan dinamika politik dan ekonomi yang terjadi di tengah peralihan kepemimpinan.

Dengan Prabowo Subianto yang akan dilantik sebagai Presiden pada 20 Oktober 2024, ada harapan bahwa pemerintahan baru akan membuat penyesuaian signifikan terhadap RAPBN 2025, termasuk menambah alokasi untuk pembangunan IKN.

Menurut Sri Mulyani, banyak alokasi anggaran yang dipatok pada baseline agar pemerintahan baru memiliki ruang untuk mengubahnya sesuai kebutuhan. 

Hal ini berlaku tidak hanya untuk IKN, tetapi juga untuk sejumlah kementerian dan lembaga lainnya yang mendapatkan anggaran kecil. 

“Overall dari APBN ini, pemerintahan bisa berjalan. Meskipun dengan Kementerian Pertanian (anggaran kecil) tadi dengan uang sekian dan program sekian, kalau mau nambah, itu domain pemerintahan baru,” ujarnya.

Tantangan Besar dalam Mewujudkan IKN sebagai Ibu Kota Baru

Kritik Ribka dan alokasi anggaran yang minimal menyoroti tantangan besar dalam mewujudkan IKN sebagai ibu kota baru yang layak huni. 

Proyek ambisius ini membutuhkan infrastruktur yang matang dan fasilitas yang memadai untuk mendukung kehidupan warga dan fungsi pemerintahan. 

Sumber: