Yasonna Laoly Berencana Mundur dari Menkumham September 2024, Namun Diganti Jokowi Sebelum Waktunya
![Yasonna Laoly Berencana Mundur dari Menkumham September 2024, Namun Diganti Jokowi Sebelum Waktunya](https://palpos.disway.id/upload/63b69dddceec7e4b09e1cdb2a8b57a3a.jpg)
Yasonna Laoly Berencana Mundur dari Menkumham September 2024, Namun Diganti Jokowi Sebelum Waktunya.-Palpos.id-Dokumen Palpos.id
Djarot Saiful Hidayat menilai reshuffle ini sebagai bagian dari upaya Jokowi untuk mengkonsolidasikan kekuasaan di akhir masa jabatannya.
Ia menilai bahwa tindakan Jokowi ini tidak sesuai dengan etika pemerintahan, meskipun merupakan hak prerogatif presiden.
"Ada etika-etika dalam pemerintahan yang harus diikuti, meskipun reshuffle adalah hak prerogatif presiden," kritik Djarot.
Selain Djarot, Adian Napitupulu, Ketua Tim Pemenangan Pilkada PDIP, juga mempertanyakan alasan pencopotan Yasonna.
Ia menduga ada rencana tertentu yang ingin dilakukan Jokowi dalam 43 hari efektif yang tersisa sebelum masa jabatannya berakhir.
"Jangan-jangan ada produk hukum yang akan dikeluarkan dalam waktu 43 hari ini yang mungkin tidak disetujui oleh Pak Yasonna," spekulasi Adian.
Jokowi Lantik Supratman Andi Agtas sebagai Menkumham
Pada hari yang sama dengan reshuffle tersebut, Jokowi melantik Supratman Andi Agtas sebagai Menkumham di Istana Negara.
Pelantikan ini disaksikan oleh sejumlah pejabat tinggi dan tokoh politik.
Selain Supratman, Jokowi juga melantik beberapa pejabat lainnya, termasuk Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Rosan Roeslani sebagai Kepala BKPM/Menteri Investasi, Angga Raka Prabowo sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi, Hasan Nasbi sebagai Kepala Badan Komunikasi Kepresidenan, dan Taruna Ikrar sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
Reaksi Publik dan Spekulasi Lanjutan
Publik, terutama para pengamat politik, melihat langkah Jokowi ini sebagai strategi untuk menempatkan orang-orang yang loyal dan dapat bekerja cepat dalam sisa masa pemerintahannya.
Beberapa pengamat menilai bahwa langkah ini adalah bagian dari upaya Jokowi untuk memastikan bahwa program-program prioritasnya dapat diselesaikan sebelum masa jabatannya berakhir.
Namun, ada juga yang melihat langkah ini sebagai manuver politik untuk menjaga stabilitas dan kontrol kekuasaan, terutama menjelang pergantian pemerintahan di tahun 2024.
Menanti Kiprah Supratman Andi Agtas
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: