Kejaksaan Agung RI Tunda Proses Hukum Calon Kepala Daerah Selama Pilkada 2024: Menjaga Netralitas Demokrasi

Hal ini penting agar Kejaksaan tetap menjadi lembaga yang dihormati dan dipercaya oleh masyarakat.

Kedaulatan Penuntutan dalam Sistem Peradilan Pidana

Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan bahwa kedaulatan penuntutan merupakan prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. 

BACA JUGA:Kejagung Dalami Aliran Dana Korupsi BTS Kominfo, Surya Paloh Sebut Bagian Intervensi Politik

BACA JUGA:Tim Intelijen Kejagung Tangkap Buronan di Banyuasin, Ternyata Ini Kasusnya...

Kejaksaan memiliki wewenang eksklusif untuk melakukan penuntutan dalam perkara pidana, yang merupakan pilar penting dalam upaya menegakkan hukum di Tanah Air. 

"Kedaulatan penuntutan merupakan prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, di mana Kejaksaan memiliki wewenang eksklusif untuk melakukan penuntutan dalam perkara pidana," ujarnya.

Dengan kewenangan yang besar tersebut, Kejaksaan memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan secara adil dan tidak memihak. 

Hal ini juga termasuk dalam penanganan kasus-kasus hukum yang melibatkan calon kepala daerah selama Pilkada. 

Penundaan proses hukum terhadap mereka menunjukkan bahwa Kejaksaan memahami kompleksitas situasi politik dan hukum yang ada, serta berupaya mengelola keduanya dengan bijaksana.

Inovasi dan Pengembangan dalam Penegakan Hukum

Jaksa Agung juga menekankan pentingnya inovasi dan pengembangan dalam penegakan hukum di Indonesia. 

Dalam menjalankan tugasnya, Kejaksaan dituntut untuk terus berinovasi dan mengembangkan diri, baik dalam aspek prosedural maupun substansial. 

Hal ini diperlukan agar Kejaksaan dapat merespons tantangan hukum yang semakin kompleks di era modern.

"Inovasi adalah kunci untuk menjaga relevansi dan efektivitas Kejaksaan dalam menghadapi berbagai tantangan hukum di Indonesia. Kita harus terus mengembangkan diri dan beradaptasi dengan perubahan zaman," kata Burhanuddin. 

Sumber: