Cak Imin Tegaskan PKB Go Publik: Bukan Hanya untuk Nahdlatul Ulama, Tapi untuk Seluruh Rakyat Indonesia

Partai yang dulu dikenal memiliki basis utama dari kalangan NU, kini akan menjelma menjadi partai nasionalis-religius yang lebih inklusif, menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa membatasi diri pada satu golongan atau organisasi tertentu.

Langkah Cak Imin untuk mengubah PKB menjadi partai yang lebih inklusif bukan tanpa alasan. 

BACA JUGA:Per 1 Januari 2025, Opsen Pajak PKB dan BBNKB Akan Langsung Masuk Ke Kas Daerah, Segini Besarannya Untuk OI

BACA JUGA: Penuhi Hak Pendidikan, Kemenkumham Sumsel Resmikan PKBM di Rutan Prabumulih

Indonesia saat ini tengah mengalami perubahan besar dalam lanskap politiknya, dengan semakin banyaknya generasi muda yang tertarik berpartisipasi dalam politik. 

Demografi pemilih pun berubah, sehingga partai-partai politik harus lebih dinamis dan responsif terhadap kebutuhan serta aspirasi masyarakat yang semakin heterogen.

Cak Imin menekankan bahwa masa kepemimpinannya yang terakhir ini akan fokus pada upaya transformasi yang membawa PKB ke arah lebih luas, bukan lagi sebagai partai yang terikat oleh kelompok agama tertentu saja, tetapi menjadi partai untuk rakyat Indonesia secara keseluruhan. 

“PKB ini harus jadi partai untuk rakyat, bukan hanya milik segelintir orang atau kelompok,” tuturnya.

Ketua Dewan Syura dan Dukungan Pemerintah

Dalam proses transisi ini, PKB mendapatkan dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk pemerintah. 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah mengesahkan struktur kepengurusan PKB hasil Muktamar Bali yang diselenggarakan pada 24-25 Agustus 2024. 

Keputusan tersebut memberikan legalitas penuh kepada PKB untuk menjalankan visi barunya selama lima tahun ke depan.

Muktamar Bali juga menetapkan Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum DPP PKB untuk periode 2024-2029 dan menunjuk Wakil Presiden Ma’ruf Amin sebagai Ketua Dewan Syura PKB. 

Penunjukan Ma’ruf Amin sebagai Ketua Dewan Syura mempertegas komitmen PKB untuk menjaga nilai-nilai keislaman yang moderat, namun juga membuka ruang bagi nilai-nilai nasionalisme yang inklusif.

“Dengan disahkannya kepengurusan DPP PKB oleh Menkumham, ini menunjukkan bahwa kita sudah harus mulai bekerja keras untuk mewujudkan demokrasi yang lebih matang di Indonesia,” ungkap Cak Imin.

Sumber: