Kritik Keras Komisi II DPR Terhadap KPU Soal Anggaran Pemilu 2024: Isu Transparansi dan Evaluasi Sistem Pemilu

Kritik Keras Komisi II DPR Terhadap KPU Soal Anggaran Pemilu 2024: Isu Transparansi dan Evaluasi Sistem Pemilu

Kritik Keras Komisi II DPR Terhadap KPU Soal Anggaran Pemilu 2024: Isu Transparansi dan Evaluasi Sistem Pemilu.-Palpos.id-Dokumen Palpos.id

Sementara itu, dalam rapat yang sama, Ketua KPU Mochammad Afifuddin menyampaikan pagu anggaran KPU untuk tahun 2025 senilai lebih dari Rp3 triliun. 

Dalam paparannya, Afif juga mengusulkan pembentukan Akademi Kepemiluan pada tahun 2025 sebagai bagian dari upaya KPU untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan KPU.

BACA JUGA:KPU OKU Terima Berkas Pendaftaran Bacalon YPN-YESS

BACA JUGA:Penuhi Undangan KPU Kota Prabumulih, Mat Amin Klarifikasi Surat Pengunduran Diri di KPU

Akademi ini diharapkan dapat menjadi tempat rekrutmen dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU provinsi, dan Sekretariat KPU kabupaten/kota. 

"Sebagai salah satu sumber rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan PNS di Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU provinsi, dan Sekretariat KPU kabupaten/kota yang siap pakai, mengingat masih sangat minim dan belum merata," jelas Afif.

Akademi Kepemiluan ini, lanjut Afif, juga diperlukan sebagai langkah antisipasi untuk menggantikan PNS yang akan memasuki masa purna bakti dalam waktu dekat. 

"Kebutuhan kualitas PNS yang memenuhi kompetensi dan kualifikasi pendidikan kepemiluan di Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU provinsi, dan Sekretariat KPU kabupaten/kota," tambahnya.

KPU berharap Komisi II DPR dapat memberikan persetujuan terhadap usulan anggaran dan pembentukan Akademi Kepemiluan tersebut. 

"KPU berharap pada Komisi II DPR agar memberikan persetujuan alokasi pagu anggaran tahun 2025 dan usulan kegiatan baru yaitu pendirian Akademi Pemilihan Umum untuk jajaran KPU RI," ucap Afif.

Dinamika Pemilu 2024 dan Tantangan KPU

Pemilu 2024 merupakan salah satu peristiwa politik terbesar di Indonesia, dengan tiga jenis pemilihan yang dilaksanakan serentak dalam satu tahun. 

Ini menciptakan beban berat bagi KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu. 

Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah terkait dengan anggaran besar yang diperlukan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan pemilu ini. 

Selain itu, KPU juga dihadapkan pada tantangan dalam menjaga transparansi, integritas, dan profesionalisme dalam mengelola anggaran yang ada.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: