Kritik Keras Komisi II DPR Terhadap KPU Soal Anggaran Pemilu 2024: Isu Transparansi dan Evaluasi Sistem Pemilu

Dinamika yang muncul dalam rapat bersama Komisi II DPR menunjukkan adanya ketidakpuasan dari pihak legislatif terhadap cara KPU mengelola anggaran dan pelaksanaan Pemilu. 

Hal ini memicu desakan agar UU Pemilu direvisi untuk memperbaiki sistem yang ada, sehingga pelaksanaan pemilu di masa mendatang bisa lebih teratur dan efisien.

Seiring dengan semakin mendekatnya Pemilu 2024, perhatian publik dan para pemangku kepentingan terus meningkat terhadap kinerja KPU. 

Transparansi dalam penggunaan anggaran menjadi salah satu kunci penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi ini. 

Komisi II DPR, sebagai mitra KPU, berperan dalam memastikan bahwa anggaran yang diajukan oleh KPU benar-benar digunakan untuk kepentingan yang sesuai dengan kebutuhan pemilu.

Jadi, rapat kerja Komisi II DPR RI dengan KPU, Bawaslu, dan BPIP yang awalnya difokuskan untuk membahas anggaran Pilkada Serentak 2024 berkembang menjadi ajang kritik terhadap kinerja KPU dalam Pemilu 2024. 

Ketidaktransparanan dalam pengelolaan anggaran menjadi isu utama yang disorot oleh para anggota Komisi II. 

Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, menyatakan perlunya revisi UU Pemilu untuk mengatasi berbagai dinamika yang muncul dalam pelaksanaan pemilu serentak.

Sementara itu, KPU mengusulkan anggaran lebih dari Rp3 triliun untuk tahun 2025, yang salah satunya akan digunakan untuk membentuk Akademi Kepemiluan guna meningkatkan kualitas SDM di lingkungan KPU. 

Komisi II diharapkan dapat menyetujui usulan ini demi kelancaran proses demokrasi di Indonesia.

Pemilu 2024 merupakan momentum penting bagi Indonesia, dan semua pihak terkait harus bekerja sama untuk memastikan pelaksanaan yang transparan, adil, dan efisien.

Sumber: