Harga Beras Indonesia Tertinggi di ASEAN: Penyebab dan Dampaknya terhadap Masyarakat

PALPOS.ID - Harga Beras Indonesia Tertinggi di ASEAN: Penyebab dan Dampaknya terhadap Masyarakat.

Laporan Bank Dunia yang dirilis pada Indonesia International Rice Conference (IIRC) 2024 di Bali menyoroti fakta mencengangkan tentang harga beras di Indonesia yang disebut sebagai yang tertinggi di Asia Tenggara. 

Dengan selisih yang mencapai 20 persen lebih mahal dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya, laporan ini memicu kekhawatiran baru tentang ketahanan pangan, daya saing petani kecil, dan kebijakan pertanian nasional.

Tingginya Harga Beras: Faktor dan Penyebab

Menurut Carolyn Turk, Country Director untuk Indonesia dan Timor-Leste dari Bank Dunia, tingginya harga beras di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kebijakan pemerintah yang menekankan pada pembatasan impor dan regulasi ketat pada sektor pertanian. 

BACA JUGA:Empat Bantuan Sosial Cair Bulan September 2024: Bansos Beras, PKH, BPNT, dan Program Indonesia Pintar

BACA JUGA:Bulog Serap 7 Ribu Ton Beras Petani di OKU Timur

Carolyn menjelaskan bahwa pemerintah telah memperketat tata niaga beras melalui kebijakan nontarif, termasuk kuota impor dan inspeksi teknis yang mendadak. 

Regulasi ini dimaksudkan untuk melindungi industri pertanian lokal, namun efek sampingnya adalah lonjakan harga beras domestik yang konsisten lebih tinggi dibandingkan negara tetangga seperti Thailand, Vietnam, dan Pakistan.

Selain itu, Bank Dunia juga menemukan bahwa meskipun ada peningkatan dalam pengeluaran pemerintah untuk subsidi pertanian, termasuk pupuk, pertumbuhan produksi beras Indonesia tetap lambat, bahkan di bawah 1 persen per tahun. 

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi padi Indonesia pada 2023 mencapai 53,98 juta ton, yang menunjukkan penurunan sebesar 1,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya. 

BACA JUGA:Kantor Bupati OKU Terbakar, Api Diduga Berasal Dari Ruangan Protokol

BACA JUGA:Kota Palembang Ulang Tahun ke-1431, Warga Serbu Pasar Murah Ada Paket Beras-Migor Rp 73 Ribu

Carolyn menilai bahwa pengeluaran besar pemerintah ini tidak sepenuhnya tercermin dalam peningkatan produktivitas pertanian, yang justru melemahkan daya saing petani kecil.

Sumber: