Tim Hukum Ngesti-Amin Laporkan Dugaan Money Politik ke Bawaslu Prabumulih

“Jadi secara hukum sudah jelas, mereka tidak ada kepentingan diberi uang Rp250 ribu untuk memilih mereka," imbuhnya lagi. 

Jhon Fitter juga menyatakan kekecewaannya terhadap praktik politik uang yang terjadi, 

BACA JUGA:Kampanye Ngesti-Amin, Mantan Walikota Prabumulih Ridho Yahya Ajak Masyarakat Cermat dalam Memilih Pemimpin

BACA JUGA:Hadiri Kampanye Ngesti-Amin, Ridho Yahya: Bersama Ngesti-Amin Kota Prabumulih Akan Semakin Maju

Terlebih lagi mengingat baru-baru ini dilaksanakan deklarasi tolak dan lawan politik uang oleh seluruh pasangan calon walikota dan wakil walikota. 

"Baru tiga hari deklarasi anti money politics oleh Bawaslu, dua hari kemudian ini beredar di masyarakat," jelasnya.

Kecewa juga dirasakan oleh tim Ngesti-Amin terkait lambannya kinerja Bawaslu dalam menangani laporan ini. 

"Padahal di setiap kecamatan ada Bawaslu, ada Gakkumdu, dan polisi. Kenapa bisa beredar luas ini?" ujar Jhon Fitter.

BACA JUGA:Deklarasi Bersama: Tiga Paslon Prabumulih Tolak Politik Uang dan Hoax untuk Pilkada 2024

BACA JUGA:Pj Wako Prabumulih, Kapolres, Forkopimda Hingga Tokoh Agama Deklarasikan Pilkada 2024 Damai

Jhon Fitter menegaskan bahwa mereka telah mengantongi bukti-bukti terkait dugaan politik uang ini. 

"Itu datanya komplit, di Prabumulih Barat, khususnya daerah Jalan Perwira, ada yang ditangkap," ujarnya,

Seraya mengatakan, Tim hukum Ngesti-Amin juga menyampaikan bahwa mereka tidak hanya melaporkan ke Bawaslu Kota Prabumulih, tetapi juga ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Polda Sumsel, Kodam, KPU Provinsi, dan Bawaslu Provinsi.

"Ini bukan tembusan, kami melapor ke semua pihak. Di setiap kelurahan, mereka menyebar bagi-bagi duit," tambahnya.

BACA JUGA:KPU Kota Prabumulih Gelar Simulasi Pungut dan Hitung Surat Suara Pilkada 2024

Sumber: