MK Putuskan KPK Berwenang Usut Kasus Korupsi di Ranah Militer: Langkah Baru Penegakan Hukum

Menurut Ghufron, keputusan ini akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses hukum serta memastikan kesetaraan di depan hukum.

Sikap TNI: Hormati dan Pelajari Lebih Lanjut

Markas Besar TNI melalui Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen Hariyanto, menyatakan menghormati putusan MK sebagai bagian dari sistem hukum Indonesia. 

BACA JUGA:Usut Dugaan Korupsi DJKA Kemenhub: KPK Incar Oknum Pejabat BPK

BACA JUGA:Gelar Rapat Korsupgah KPK, PJ Wako Prabumulih: Korsupgah Membantu Kita Untuk Tahu dan Mengukur Diri

"TNI akan mempelajari lebih lanjut implikasi putusan ini dan memastikan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan tugas utama TNI dalam menjaga kedaulatan negara," ujar Hariyanto, Sabtu (30/11/2024).

Hariyanto juga menyebutkan bahwa TNI akan menjalin koordinasi dengan KPK, Kejaksaan Agung, dan institusi penegak hukum lainnya untuk menjamin implementasi yang adil dan transparan.

Implikasi Putusan: Era Baru Transparansi

Keputusan MK ini menjadi tonggak baru dalam upaya memperkuat penegakan hukum, khususnya dalam mengatasi kasus korupsi yang melibatkan unsur militer. 

Selama ini, penanganan kasus semacam ini sering kali terkendala oleh dualisme yurisdiksi antara peradilan umum dan peradilan militer.

BACA JUGA:Politisi Demokrat Minta KPK Usut Dugaan Korupsi Auditor BPK Terkait Opini WTP

BACA JUGA:Kemenkumham Sumsel Ikuti Rapat Percepatan Perluasan Data Responden SPI KPK di Lingkungan Kemenkumham

Dengan kewenangan yang lebih jelas bagi KPK, diharapkan proses hukum terhadap kasus-kasus koneksitas dapat berjalan lebih cepat, efisien, dan transparan. 

Namun, pelaksanaannya memerlukan sinergi yang kuat antara KPK, TNI, dan lembaga lainnya untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum tetap terjaga.

Sumber: